PDIP Yakinkan Perjuangkan Desa Sebagai Pusat Peradaban
- PDI Perjuangan
VIVA – Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan, pihaknya selalu memperhatikan aspirasi terkait dengan pembangunan desa. Hal itu ditegaskannya, usai menerima Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi).
Mereka menyampaikan berbagai persoalan atas jalannya pemerintahan desa. Termasuk menyangkut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun 2022.
"Sikap PDIP terkait dengan aspirasi tersebut selalu menempatkan hakekat pemerintahan desa dalam kaitannya dengan sistem politik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut desa harus betul-betul diangkat dan diperhatikan termasuk dengan seluruh kebudayaannya," jelas Hasto Kristiyanto saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 13 Januari 2021.
Hasto memastikan, PDIP tentu sangat senang dengan pertemuan ini. Mengingat partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga memiliki cita-cita membangun desa, seperti yang diamanatkan oleh Bung Karno.
"Mimpi Bung Karno dan Ibu Megawati adalah desa menjadi pusat kebudayaan, pusat kuliner. Jadi benteng Pancasila karena di desa itulah Pancasila dibunyikan dan akarnya yang gotong royong," kata Hasto. DPP Apdesi menilai Perpres Nomor 104 tidak terlalu memberi keuntungan bagi desa.
Dalam pertemuan itu, Hasto turut didampingi Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat, Komaruddin Watubun dan Eriko Sotarduga, Wasekjen Arif Wibowo bersama sejumlah anggota DPR RI, yakni Idham Samawi, Ichsan Yunus, Endro Suswantoro Yahman dan Hugua.
Sementara, kedatangan DPP Apdesi dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya, Sekretaris Jenderal DPP Apdesi Asep Anwar Sadat dan jajaran DPP Apdesi.
"Kalau desa kita tak kuat, maka rontok kita. Kalau desa tidak kita kembangkan sebagai pusat kebudayaan, bisa bahaya," ucapnya.
Hasto juga memastikan, sebagai kader PDIP, Presiden Jokowi sudah pasti memiliki perhatian besar juga terhadap desa. Karena menjadi bagian dari pembangunan saat ini. Kepedulian terhadap desa menjadi fokus utama dalam rapat kerja nasional yang akan diagendakan.
"Spirit PDI Perjuangan agar desa kuat, maju dan berdaulat. Oleh karena itu, permasalahan desa harus dilihat secara komprehensif," ujar Hasto.
Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya dalam menyampaikan aspirasinya menyebut, desa sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat desa. Maka menurut mereka, perlu ada perubahan peraturan yang lebih bak lagi.
Apdesi menilai Perpres Nomor 104 tidak menguntungkan bahkan mengurangi diskresi aparat desa dalam pengelolaan anggaran desa. Misalnya aturan 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Kami meminta kepada PDI Perjuangan membantu Apdesi mencari solusi agar bisa bangun desa secara maksimal dan lebih baik," kata Surta.
Sementara Sekjen DPP Apdesi Anwar Sadat meminta PDIP mengadvokasi masalah agar desa dengan kedaulatannya dapat memajukan desa. "Indonesia bersinar tidak hanya dengan nyala obor di Jakarta tapi juga dengan lilin kecil di seluruh desa Indonesia," ucap Anwar.
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengatakan perangkat desa adalah pemerintahan terdepan karena langsung berhubungan dengan masyakarat. "Ini aplikasi ideologi Pancasila. Menolong diri sendiri dan bergotong royong agar desa berdaulat," ujar Djarot.
Arif Wibowo yang juga duduk di Komisi II DPR RI mengatakan keluhan DPP Apdesi ini wajar dan normal, dan mengamini agar desa diperkuat eksistensinya dari aspek hukum.
Sedangkan Komaruddin Watubun menyarankan, agar aspirasi dan keluhan ini disampaikan secara tertulis. "Sehingga kami tidak salah memahami apa saja yang dikehendaki dan menjadi aspirasi desa," ujar Komaruddin.
Eriko pun menambahkan berbagai permasalahan di desa bisa diselesaikan meskipun mungkin tidak bisa tuntas dengan cepat. Apalagi yang terkait anggaran.
"Intinya intens saja berkomunikasi termasuk dengan Fraksi PDI Perjuangan. Bawa data-data konkrit permasalahan dan terkait Komisi DPR RI dibidang apa. Tugas wakil rakyat memperjuangkan aspirasi desa. Karena peran desa itu penting," kata Eriko.
