Sentil Kepala BRIN, DPR: Konyol Gitu Loh Seperti Doddy Sudrajat
VIVA – Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu kemarin terselip satu momen menarik. Momen itu saat Anggota Komisi VII DPR, Andi Yuliani Paris mencecar Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko.
Politikus PAN itu minta Handoko jangan berpolemik. Ia pun menyamakan Handoko dengan ayahnya almarhumah aktris Vanessa Angel, Doddy Sudrajat yang dikenal kontroversial.
“Pak Handoko, tolong bapak tidak usah berpolemik. Saya mengingatkan bapak ini seperti Doddy Sudrajat, bapaknya Vanessa Angel," kata Andi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan BRIN di Gedung DPR pada Rabu, 12 Januari 2022.
Menurut dia, Handoko tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan polemik tentang peleburan Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman ke BRIN. Handoko diminta tak usah bicara soal kekurangan Eijkman.
“Bapak tidak usah mengatakan sisi gelap dari lembaga Eijkman, gimana kalau orang lain juga membongkar sisi gelap dari Pak Handoko atau BRIN," ujarnya.
Kepala LIPI Laksana Tri Handoko yang kini ditunjuk jadi Kepala BRIN.
- VIVA / Reza Fajri
Bukan cuma itu, Andi menyayangkan pernyataan Handoko yang menyebut LBM Eijkman tidak memberikan kontribusi kepada negara. Bahkan, 50 tahun meneliti dikatakan Handoko tidak ada hasilnya.
“Loh, selama ini bapak sebagai Kepala LIPI ngapain aja? Jadi, nggak usah bikin statement-statement yang justru membuat nama bapak sendiri terpuruk. Konyol gitu loh seperti Doddy Sudrajat, bapaknya Vanessa Angel,” jelas dia.
Maka itu, Andi mengingatkan Handoko untuk berhenti membuat komentar yang negatif terhadap orang-orang LBM Eijkman.
“Bapak setop memberikan komentar yang negatif-negatif terhadap anak buah dan mantan anak buah bapak sendiri. Peneliti 50 tahun tidak ada hasilnya," sebutnya.
Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"
NasDem menyoroti sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.
