RUU TPKS Batal Dibawa ke Paripurna DPR, Puan: Masalah Waktu Saja
- Dok. DPR.
VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menjelaskan alasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) batal dibawa ke rapat paripurna. Rencananya, RUU itu akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada Kamis, 16 Desember 2021.
Menurut dia, RUU TPKS batal masuk paripurna karena hanya persoalan waktu. Hal ini karena belum ada yang pas untuk dilakukan saat rapat Badan Musyawarah atau Bamus dengan Pimpinan DPR.
"Ini hanya masalah waktu bahwa tidak ada waktu yang pas atau cukup untuk kemudian dilakukan secara mekanisme yang ada," kata Puan di Gedung DPR pada Kamis, 16 Desember 2021.
Ia mengatakan DPR tak ingin RUU TPKS ini jadi masalah di kemudian hari. Dengan demikian, pembahasannya harus benar-benar maksimal.
Namun, Puan berjanji dalam masa sidang berikutnya RUU TPKS bisa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.
“Tentunya pimpinan beserta DPR, insya Allah secepatnya pada awal masa sidang yang akan datang segera memutuskan dan ini enggak ada masalah apa-apa,” jelas Puan.
Ilustrasi rapat paripurna DPR.
- VIVA/ Anwar Sadat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU TPKS ini bakal dimasukkan pada masa sidang yang akan datang setelah reses. Tentu, RUU ini segera dimasukkan dalam rapat pimpinan dan Bamus untuk disahkan di paripurna.
“Masalah teknisnya itu adalah ketika kita rapim dan Bamus, UU belum selesai dibahas di tingkat 1. Nggak ada (pimpinan belum sepakat). Justru kita karena dia belum masuk, ya nggak bisa kita rapimkan,” ucapnya.
DPR menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan II tahun 2021-2022 pada Kamis, 16 Desember 2021. RUU TPKS tak jadi disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.
Adapun, mayoritas fraksi di Baleg DPR sudah menyetujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR. Namun, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU TPKS jadi RUU inisiatif DPR.
Ini Permintaan Puan ke Pemerintah Jelang Nataru 2025
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah memastikan aspek keselamatan dan keamanan sarana dan prasarana transportasi menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
