Survei: Mayoritas Responden Tak Setuju Presiden Tiga Periode
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA - Lembaga survei Poligov mengumumkan hasil survei terbaru mereka mengenai peta elektoral di pengujung 2021. Selain tingkat elektabilitas partai dan bakal calon presiden, mereka juga memotret pandangan masyarakat tentang kondisi demokrasi dan isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Presiden dan Wapres Tetap Dipilih Rakyat
Hasilnya, mayoritas responden puas dengan perkembangan demokrasi saat ini (59,8%). Mayoritas responden juga menginginkan presiden dan wapres tetap dipilih langsung oleh rakyat (97%), bukan oleh MPR atau parlemen.
Menariknya, meski responden puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf sebesar 72,5%, namun mayoritas dari mereka, 65,4% tidak setuju jika masa jabatan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin diperpanjang.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
- VIVAnews/Fikri Halim
Pembatasan Masa Jabatan Presiden
Terkait hasil survei ini, Direktur Eksekutif Poligov, Muhammad Tri Andika, menyatakan bahwa keberhasilan kinerja Jokowi-Maruf tidak serta merta menjadi pembenaran bagi responden untuk kemudian setuju memperpanjang masa jabatan presiden dan wapres.
"Pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, tetap menjadi elemen penting dalam bayangan masyarakat agar demokrasi kita kuat," kata Tri Andika yang juga Dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie tersebut di Jakarta Selasa, 14 Desember 2021.
Baca juga: Ramalan Arief Poyuono Soal Pilpres 2024, Anies hingga Prabowo Sulit
Elektabilitas Prabowo Tertinggi
Hasil survei kali ini juga memotret lima besar nama bakal calon presiden dengan elektabilitas tertinggi yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Dalam simulasi 12 nama tertutup, Prabowo Subianto memperoleh dukungan paling tinggi sebesar 25,5% diikuti oleh Ganjar Pranowo 19,1%, dan Anies Baswedan 18,3 %. Menariknya, elektabilitas Ridwan Kamil sebesar 12,7% melebihi Sandiaga Uno 9,6%.
"Elektabilitas Prabowo Subianto masih yang teratas. Hal ini tidak lepas dari posisi Prabowo sebagai Menhan dan capres 2014, 2019. Namun demikian, posisi Prabowo belum aman dan masih rawan tersalip oleh Ganjar dan Anies Baswedan," kata Tri Andika lagi.
Ganjar-Anies Bersaing Ketat
Dia mengatakan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bersaing ketat. Keduanya sama-sama besar dukungannya dari kelompok milenial (22-40 tahun).
"Anies dan Ganjar akan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan panggung kepala daerah untuk meningkatkan elektabilitasnya," katanya.
Terlebih lagi, lanjutnya, keduanya belum mendapatkan tiket partai. Jadi, jika kinerja elektabilitas keduanya turun, maka tidak akan ada partai yang mau melirik dan memberikan tiket.
Tri Andika mengatakan dari lima nama tersebut, mayoritas pemilih Prabowo dan Ganjar Pranowo berasal dari pemilih fanatik Gerindra dan PDIP, sedangkan Anies Baswedan banyak dipilih dari PKS, Demokrat dan Golkar. Sementara Sandiaga Uno, masih menjadi tokoh yang banyak dipilih oleh kelompok pemilih pemula.
"Karena pemilu masih jauh, munculnya calon-calon baru yang kuat tentu masih mungkin. Tapi, kelima nama ini cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk mewarnai Pilpres 2024. Bisa sebagai capres ataupun cawapres," ujarnya.
Jika tiket partai didapatkan, kata dia, Ganjar dan Anies akan jadi “petarung” kuat di Pilpres 2024.
PDIP di Urutan Pertama
Adapun untuk posisi partai politik, Tri Andika menyampaikan bahwa PDIP masih berada di urutan pertama sebesar 27,4%, diikuti Gerindra 19,9%, Demokrat 18,3%, Golkar 10%, dan PKS 6,8%. Dari hasil ini, menariknya Demokrat mulai masuk menjadi partai tiga besar, menggeser Golkar.
Tri Andika melihat hal ini sangat dipengaruhi oleh keberhasilan Demokrat yang justru mampu memanfaatkan balik serangan politik Moeldoko, untuk semakin gencar melakukan sosialisasi politik ke masyarakat.
Poligov menyelenggarakan survei pada 22-28 November 2021, terhadap 1255 responden secara online, dengan rentang usia 17 tahun atau lebih, dengan margin of error sekitar ±3% pada tingkat kepercayaan 95%.
Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.
