Benny K Harman Prediksi Jokowi Setuju dengan Firli soal PT 0 persen

Benny K Harman Saat Meninjau Vaksinasi di NTT
Sumber :
  • Jo Kenaru

VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan seharusnya ambang batas syarat calon presiden atau presidential threshold (PT) bukan 20 persen tapi 0 persen. Omongan Firli ini menuai dukungan dari elite partai politik.

Soal Keterlibatan ‘Partai Cokelat’ di Pilgub Jateng, Jokowi: Dibuktikan Saja

Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Benny Kabur Harman ikut merespons pernyataan Firli dengan menyatakan sepakat. Dia merasa Presiden Jokowi juga akan setuju dengan PT 0 persen.

Menurut Benny, banyak yang bertanya terhadapnya mengenai sikap Jokowi terkait dengan usul Firli soal PT 0 persen ini. Meski dirinya tak tahu pasti, namun Benny memprediksi Jokowi pasti setuju dengan usul ini.

Tanggapi PDIP, Haidar Alwi Minta Pihak yang Kalah Pilkada Legowo

"Ada yang tanya apakah Presiden Jokowi setuju dengan ambang batas pencalonan presiden nol persen. Saya tentu ndak tau pikiran Bapak Presiden, namun menurut perkiraan saya beliau akan menyetujui Preshold Nol persen itu. Sama seperti pandangan Ketua KPK utk hal ini.Menurut anda?#Liberte!," tulis Benny dalam akun Twitternya @BennyHarmanID, yang dikutip pada Senin 13 Desember 2021.

VIVA sudah konfirmasi ke Benny dan meminta izin untuk mengutip cuitannya tersebut.

Respons Jokowi soal Ridwan Kamil Kalah dengan Pramono Versi Quick Count Sementara

Untuk diketahui, dalam acara Silatnas dan Bimtek Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Partai Perindo belum lama ini, Firli mendukung adanya PT 0 persen. Menurut dia, dengan PT 0 persen, biaya politik yang tinggi di Tanah Air bisa ditekan.

Menurut dia, tentu harapannya tak ada lagi politik transaksional dan menekan angka korupsi. 

Selain Firli, ada juga dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fachrul Razi dan Bustami Zainudin yang mengusul PT 0 persen. Dua senator itu bahkan sudah mengajukan uji materi atau judicial review Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonannya, mereka meminta agar MK menetapkan PT menjadi 0 persen.

Selain itu, permohonan judicial review juga dilakukan politikus Gerindra Ferry Juliantono bersama pengacaranya Refly Harun. Ferry mengajukan uji materi terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang PT 20 persen ke MK.

Bagi Ferry Juliantono, PT 0 persen akan memberikan kesempatan seluruh anak bangsa menjadi pemimpin di Indonesia. 

"Saya hadir di sini sebagai warga negara, orang biasa yang sekadar ingin mengubah sistem, sistem demokrasi kita supaya demokrasi kita memungkinkan kedaulatan rakyat yang terakomodir, salah satunya dalam proses pemilihan presiden," ujar Ferry saat mendaftarkan gugatan ke MK.


 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya