Survei CISA: Tempel PDIP, Demokrat Melejit Salip Golkar
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Lembaga analis dan konsiultan politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis riset sruvei terbarunya terkait potret tren elektoral terkini partai politik jelang pemilu legislatif atau Pileg 2024. Temuan survei mengejutkan karena Partai Demokrat mengalami lonjakan.
Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa menjelaskan survei kali ini terkait 'Performa pemerintah dan tren elektoral terkini'. Dia mengatakan dalam survei, responden diajukan pertanyaan jika Pileg 2024 dilakukan saat ini maka pilihan terbanyak kepada PDI Perjuangan (PDIP) dengan 24,92. Menurutnya, pencapaian Partai Demokrat mengalami lompatan signifikan karena di urutan kedua dengan 18,83 persen.
Di bawah Demokrat ada Golkar yang mendapatkan 13,09 persen. Pun, Gerindra di urutan empat dengan 10,5 persen. Selanjutnya, posisi lima ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 10,25 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6,5 persen, Nasdem 5,75 persen.
"Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 3,66 persen, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya mendapatkan 2,92 persen serta ada 3,58 persen yang memilih parpol lainnya," kata Herry, dalam keterangannya, Jumat, 10 Desember 2021.
Konpres Demokrat usai pengumuman Menkumham
- VIVA/M Ali Wafa
Survei CISA ini merupakan yang keempat selama 2021. Sebelumnya, CISA merilis survei pada September 2021.
Dalam survei ini dilakukan kurun waktu 1-7 Desember 2021 dengan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi secara proporsional. Metode penarikan sampel dengan menggunakan simple random sampling.
Kepuasan kinerja pemerintah
Dari survei itu diketahui, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin jelang akhir tahun 2021 ini hanya mencapai 44,33 persen. Lalu, publik yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah ada 41 persen.
"Dan, yang sangat tidak puas 5,59 persen, yang sangat puas 3,83 persen. Dan, sisanya ada 5,25 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu," jelas Herry.
Menurutnya, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dipengaruhi sejumlah isu yang optimal seperti infrastruktur dan kewilayahan 37,5 persen. Selain itu, isu lain seperti birokrasi 35,42 persen, pertanian 13,25 persen, pariwisata dan ekonomi kreatif 7,25 persen serta 6,08 persen pada kesejahteraan sosial.
Dia bilang penilaian publik muncul dari aspek seperti efektifitas, efisiensi, implementasi, implikasi, dan produktifitas.
"Ada sektor yang dianggap belum optimal yang dikerjakan pemerintah ada anti korupsi yang mencapai 43,42 persen, tenaga kerja 20,58 persen, kelautan dan perikanan 12,25 persen, serta perekonomian investasi 7,83 persen," sebut Herry.
