Pimpinan MPR Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani, Ada Apa?

VIVA – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengusulkan Presiden Joko Widodo, untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alasannya, pengelolaan APBN di bawah Menkeu Sri Mulyani dinilai tak terlaksana dengan benar.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad. Tak hanya itu, dia mengungkapkan kekesalannya soal anggaran di MPR yang terus turun dan kehadiran Sri Mulyani saat rapat di MPR.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus. Kemudian kita rapat dengan Menteri Keuangan, saya ingat, sosialisasi MPR empat pilar dia janji 6 kali, tahunya cuma 4 kali," kata Fadel, kepada wartawan dikutip Rabu, 1 Desember 2021.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Photo :

• ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah

Fadel mengatakan, desakan agar Jokowi memecat Sri Mulyani bukan merupakan usulan pribadinya, keinginan itu muncul setelah rapat 10 orang pimpinan MPR yang digelar secara hybrid offline maupun online. Para pimpinan MPR merasa kecewa.

"Kita dengan presiden Jokowi berbicara di Bogor, kita minta Presiden di anggaran kami terbatas sekarang, dulu pimpinan cuman 4 orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun. Presiden dan Mensesneg, saya ini wakil ketua MPR bidang anggaran, dengan bapak Bambang bicara dengan Mensesneg, bilang ke menteri keuangan tetapi dia acuhkan," ujar Fadel.

Menurut Fadel, Pimpinan MPR sudah mengundang Sri Mulyani dan sudah atur waktu pelaksanaan rapat. Namun secara tiba-tiba Sri Mulyani membatalkan. "Dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin," kata Fadel

MPR, kata Fadel adalah sebuah lembaga tinggi negara. Sehingga Dia minta agar MPR mendapatkan perlakuan yang wajar, dibandingkan dengan yang lain-lain.

"Kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

MPR, kata Fadel adalah sebuah lembaga tinggi negara. Sehingga Dia minta agar MPR mendapatkan perlakuan yang wajar, dibandingkan dengan yang lain-lain.