BEM Unmul Diperiksa Gegara Maruf 'Patung Istana', PKS Kritik Aparat
- Tangkapan layar Instagram
VIVA – Langkah aparat kepolisian memanggil Presiden BEM Universitas Mulawarman (Unmul) Abdul Muhammad Rachim menuai sorotan. Pemanggilan ini karena postingan menyindir Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai patung Istana.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, angkat bicara mengenai langkah aparat kepolisian tersebut. Menurut dia, jangan terlalu cepat memberi penilaian kepada mahasiswa.
Ia mengingatkan agar jangan sampai berlebihan dalam merespons kritikan. Apalagi direspons dengan melakukan pemanggilan. Aparat semestinya bisa lebih bijak dalam menanggapi kritikan.
"Jangan cepat-cepat memberi penilaian pada mahasiswa. Apalagi aparat sampai melakukan pemanggilan. Semua mesti lapang dada," kata Mardani dalam akun Twitternya, Kamis 11 November 2021.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera
- VIVA.co.id/Mardani Ali Sera
Dia menyampaikan meski kritik ataupun unjuk rasa dijamin Undang-Undang, tapi Mardani meminta agar para pihak yang unjuk rasa tetap memerhatikan etika. Demo harus dilakukan dengan cara yang baik dan bernilai edukasi.
"Untuk rekan-rekan mahasiswa, sampaikan dengan bijak bahwa demo itu hak. Tapi, mesti ada unsur edukasi dalam setiap demo yang dilakukan," jelas Mardani.
Sebelumnya, BEM Unmul Kalimantan Timur menyerukan aksi unjuk rasa atas pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin yang sudah memasuki tahun kedua. Namun, seruan aksi itu dengan memampangkan foto Ma’ruf.
Pun, dalam poster seruan aksi yang diunggah di media sosial Instagram @bemkmunmul, ada foto Ma’ruf memakai peci hitam, jas hitam disertai sorban warna putih. Selain seruan aksi, poster itu terdapat tulisan ‘Kaltim Berduka; Patung Istana Merdeka Datang ke Samarinda’.
Imbas aksi itu, BEM Unmul dipanggil Satreskrim Polresta Samarinda. Polisi memintai keterangan terkait postingan Wapres Mar'uf Amin 'Patung Istana' tersebut.
Dalam postingan itu, BEM Unmul mengkritisi kinerja Jokowi-Ma'ruf yang dinilai makin mati karena tak mampu menguatkan pemberantasan korupsi. Belum lagi ditambah utang negara yang makin melambung tinggi.
"Indonesia semakin sulit dengan pembatasan ruang akademik bagi rakyat. Kebijakan carut marut dan cenderung menguntungkan oligarki. Karenanya kami hadir untuk Mempertegas kembali fungsi Presiden dan Wakil Presiden NKRI," tulis sebagian pernyataan BEM Unmul dalam postingan tersebut.
