Isu Marsekal Hadi Masuk Kabinet Jokowi, Mardani PKS Bilang Begini
- Puspen TNI
VIVA – Seiring akan dilantiknya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI muncul isu reshuffle di kabinet pemerintahan Jokowi. Isu reshuffle itu terkait potensi masuknya Marsekal Hadi Tjahjanto usai pensiun sebagai Panglima TNI.
Terkait itu itu, elite partai politik pun menanggapinya. Salah satunya disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Dia mengatakan, berhembusnya isu reshuffle jika benar terjadi maka harus dikembalikan kepada Jokowi selalu Presiden pemegang hak prerogatif.
Namun, ia mengingatkan agar Jokowi tidak asal pilih dalam menunjuk seorang figur menjadi menteri atau pejabat setingkatnya bila ada reshuffle kabinet.
Mardani Ali Sera
- Facebook.com/MardaniAliSera
Dia menyampaikan sosok yang dipilih Jokowi mesti mumpuni dan layak menjadi menteri. Dengan kondisi itu diharapkan akan membuat Indonesia lebih baik.
Menurutnya, Jokowi harus memilih seseorang yang memiliki kapasitas dan integritas.
"Hak Presiden untuk mengangkat pembantunya. Tapi pastikan mereka yang diangkat punya kapasitas dan integritas," kata Mardani dalam akun Twitternya @MardaniAliSera, Rabu 10 November 2021
Dia menekankan demikian karena harapannya reshuffle jangan hanya jadi ajang bagi-bagi jabatan untuk mengakomodasi orang-orang dekat Jokowi. Terkait posisi Hadi nanti bila ada reshuffle, itu jadi kewenangan Jokowi untuk menentukan.
"Bukan sekedar bagi-bagi jabatan dan ucapan terima kasih. Posisi apa yang pas, monggo Presiden memutuskan, tapi rakyat perlu pejabat negara yang cakap, rajin & jujur," ujar Mardani
Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November ini. Hadi akan digantikan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa.
Adapun Andika sudah melewati uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR. Eks Pangkostrad itu juga sudah mendapat restu DPR melalui rapat paripurna pada Senin, 8 November 2021.
Dukungan Prabowo dan Jokowi Disebut Tingkatkan Suara Melki-Johni di Pilkada NTT
Menurut Direktur Eksekutif IPR, Iwan Setiawan, adanya dukungan dari Prabowo Subianto dan Jokowi yang ikut pilkada serentak, sebagai upaya keberlanjutan program pemerintah
