Cuitannya Viral dan Tuai Protes, Menteri LHK Bakal Dipanggil DPR
- Dok. KLHK
VIVA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar tengah disorot gegara cuitannya soal pembangunan tidak boleh berhenti karena alasan deforestasi. Cuitan Siti Nurbaya itu rupanya jadi perhatian DPR terutama Komisi IV sebagai mitra kerja Kementerian LHK.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menyampaikan pihaknya DPR akan memanggil Siti untuk menjelaskan pernyataannya.
"Nanti kita panggil bu menteri untuk menjelaskan secara detail. Meskipun sejauh ini Bu Siti termasuk salah satu Menteri Kehutanan yang paling komit terhadap kelestarian alam," kata Daniel, Jumat, 5 November 2021.
Daniel menilai Siti sebagai sosol yang dekat dengan lembaga pelestarian alam. Menurutnya, DPR akan berupaya mendukung dan mengawal terkait komitmen pelestarian alam.
Wakil Sekjen PKB Daniel Johan.
Dia pun mengingatkan terkait isu pengurangan emisi gas bukan hanya jadi tanggung jawab negara-negara yang punya hutan saja. Daniel bilang negara maju juga harus memiliki tanggungjawab dan bisa ikut mengambil bagian.
"Negara maju jangan hanya bisa koar-koar. Jangan mau enaknya menikmati kemajuan setelah merusak bumi pada abad penjajahan. Tapi, kini menempatkan diri sebagai penjaga, mari buktikan komitmen mereka untuk membuat sejahtera masyarakat hutan yang telah menjaga warisan alam mereka dengan baik," jelas Ketua DPP PKB tersebut.
Daniel juga berharap juga Siti bisa komitmen untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dia menegaskan DPR akan mengawal pemerintah RI agar fokus melakukan pengurangan emisi gas untuk lingkungan yang lebih baik.
"Jadi, semoga pernyataan Bu Siti itu sekadar sebagai sikap kritik atas tidak adanya komitmen dan membongkar sistem ekonomi global yang tidak adil dari negara maju," sebut Daniel.
Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar jadi perhatian karena unggahan di akun media sosialnya yang menyinggung pembangunan lebih penting dan tak boleh dihambat atas nama deforestasi. Isu ini mencuat usai perhelatan KTT COP26 Perubahan Iklim di Glasgow, Skotlandia.
Dalam forum itu, Presiden Jokowi yang hadir dan menyampaikan pidatonya bahwa RI berkomitmen menghentikan penebangan hutan.
Cuitan Siti juga disorot media internasional. BBC misalnya menulis laporan soal cuitan Siti di Twitter yakni 'Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi' yang diunggah pada 3 November 2021.
Cuitan Siti selaku Menteri LHK dianggap ironi karena kesepakatan lebih 100 pemimpin negara di COP26, bahwa RI sepakat menghentikan deforestasi pada 2030 mendatang.
Demokrasi dalam Arus Globalisasi: Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan
The Economist menggambarkan situasi kegentingan demokrasi berlangsung secara sistemik di berbagai belahan dunia. Indonesia dikategorikan sebagai 'demokrasi yang cacat'.
