DPR: Terus Terang, Pemilu 2024 Sangat Berat karena Ditumpuk

VIVA – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 sangat berat. Hal ini karena digelar secara serentak antara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). 

Doli menambahkan pelaksanaan makin berat karena ada pelaksanaan pemilu kepala daerah atau pilkada yang berselang hanya dalam waktu singkat.

“Terus terang saja, saya menganggap Pemilu 2024 adalah pemilu yang sangat berat ketika ditumpukkan antara pemilu presiden, pemilu legislatif dalam satu hari. Kemudian, beberapa bulan dilaksanakan pilkada serentak di 514 kabupaten-kota dan 33 provinsi, kecuali Yogyakarta," kata Doli saat diskusi virtual pada Senin, 1 November 2021.

Maka itu, Doli mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 ini harus diurai. Dia pun mengusulkan memang harus ada pemisahan antara pilpres dan pileg. Dengan kondisi itu, hasil pemilu legislatif 2024 itu yang digunakan untuk pencalonan presiden.

“Tidak seperti sekarang. Yang sekarang ini kan nanti hasil Pemilu 2019 yang akan dipakai untuk pencalonan presiden. Jadi, bisa dikatakan sudah expired (kadaluarsa) aspirasi masyarakat untuk dikaitkan dengan pencalonan presiden,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Menurut dia, idealnya seperti dulu pernah dilakukan pilpres dan pileg secara terpisah seperti terakhir dilakukan pada 2014. Saat itu, pelaksanaan pileg pada bulan April dilanjut pilpres pada Juli. 

Pun, jika pilpres lanjut di putaran dua maka akan digelar bulan September dan pelantikan Oktober.

"Itu juga akan mengurangi keefektifan pelaksanaan pemerintahan, karena jarak terpilihnya presiden baru tidak terlalu lama,” jelas dia.

Oleh karena itu, Doli merekomendasikan sebetulnya bahwa memang harus dilakukan penataan ulang. Bahkan, ia setuju dilaksanakan pilkada serentak seluruh provinsi. “Tapi tidak waktu bersamaan dengan pileg dan pilpres," tuturnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan pelaksanaan pilpres dan pileg 2024 perlu dilihat kembali. Menurut dia, evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan pemilu sekarang sangat penting yakni apakah proporsional terbuka itu membawa banyak manfaat atau mudaratnya lebih banyak.

“Kalau dari kami sebenarnya mengusulkan karena peserta pemilu adalah partai politik, proporsional tertutup. Karena proporsional terbuka itu juga mampu mengeliminir berbagai tokoh-tokoh yang sangat kuat pemahaman terhadap sistem politik, fungsi legislasi, kalah oleh aspek elektoral," tutur Hasto.

Maka itu, Hasto mengatakan pentingnya mengatur ulang pemilu serentak. Menurut dia, pilpres dan pileg dilaksanakan menjadi satu karena sama-sama basisnya individual. 

“Jadi, pemilu presiden, wakil presiden dan DPD RI satu kesatuan, karena sebenarnya meskipun dukungan partai tapi presiden tetap basisnya kita tahu lintas partai,” jelas Hasto.

 

Cek Fakta: Bambang Pacul Nyatakan Mundur dari PDI Perjuangan

Politisi senior, Bambang Pacul disebut mengundurkan diri dari PDI Perjuangan.

VIVA.co.id

12 Desember 2024