Romo Syafii Kritik Polisi: Investigasi Kasus Laskar FPI Kurang Akurat
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Anggota Komisi III DPR RI Romo Muhammad Syafii mengkritisi jalannya proses penegakkan hukum terkait kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam atau FPI. Menurutnya, investigasi yang selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian tidak berjalan obyektif.
Romo Syafii mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkannya dari pihak FPI, maupun dari hasil rekonstruksi pihak kepolisian jelas menunjukkan bahwa diperlukan Investigasi yang lebih akurat. Perlu menghadirkan pihak-pihak yang objektif tak hanya dari pihak kepolisian saja.
Komnas HAM cek kendaraan yang ditumpangi 6 Laskar FPI.
- VIVA/Foe Peace Simbolon
"Saya anggap (investigasi yang dilakukan) kurang akurat. Misalnya begini, biasanya memang yang lakukan rekonstruksi polisi. Tapi kan yang dihadirkan tersangka, kemudian saksi, kemudian korban kalau masih hidup. Rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tanpa tersangka, tanpa saksi dan tanpa korban karena sudah meninggal. Terus kita bertanya ini rekonstruksi apa," kata Romo Syafii, dalam akun Youtube Refly Harun, Rabu 27 Oktober 2021
Romo mengatakan, jika tidak menghadirkan saksi, tersangka, maupun korban, maka hasil rekonstruksinya tidak dapat dikatakan akurat. Dia juga membeberkan adanya beberapa informasi yang berbeda-beda dari Polisi tentang peristiwa di KM 50 Tol Cikampek ini.
"Kalau kita mengandalkan informasi dari pihak kepolisian saja hari ini semuanya hampir bisa dibilang lucu-lucu. Pertama katanya ada tembak-menembak, yang kedua ditembak, terus dibawa ke mobil kemudian terjadi perebutan senjata, terus muatannya berapa orang, kemudian katanya itu senjata milik korban, belakangan katanya itu direbut dari polisi. Jadi macam-macam kalau dalam bahasa Medan itu lucu-lucuan," kata Romo
Dalam kasus ini, kata Romo, mestinya Presiden bisa hadir dan menginisiasi dibentuknya tim gabungan pencari fakta. Namun dalam beberapa pernyataannya, kata Romo, Presiden seakan tak merestui dibentuknya tim gabungan pencari fakta tersebut.
"Presiden sebagai pemegang tapuk tertinggi pemerintahan harus menginisiasi dibuka dengan terang benderang dan itu hanya bisa dilakukan dengan membentuk tim gabungan pencari fakta dan itu sudah kita Suarakan dan gak cuman kita menurut saya semua pihak," ujar Romo
Namun, kata Romo, Presiden Seakan tak menyetujui dibuat TGPF tersebut. "Berita presiden lewat statementnya dia mengatakan ada Komnas HAM intinya dia mengatakan itu tidak direstui untuk membentuk tim investigasi pencari fakta itu padahal kemungkinan itu kan sangat besar kalau kita ingin peristiwa ini benar-benar terang benderang," ujarnya.
