Bertemu, PDIP dan PKP Ingin Jaga Pancasila dan Kebhinekaan
- PDI Perjuangan
VIVA – Silaturahmi partai politik kembali dilakukan. Setelah sebelumnya bersama dengan PKS dan Partai Gerindra, kini PDI Perjuangan melakukan pertemuan dengan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Kedua partai menjaga komitmen tegaknya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pertemuan berlangsung di kantor DPP PDIP Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta, Selasa 26 Oktober 2021. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kehadiran PKP semakin mengokohkan semangat kebangsaan dalam membangun Indonesia agar tetap pada rel Pancasila.
"Dengan komitmen sangat kuat terhadap UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Pesan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana kita berjuang sama-sama untuk memastikan persatuan RI," jelas Hasto dalam keterangannya.
Elit PDIP yang tampak hadir seperti Ketua DPP Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Nusyirwan Soedjono, Hamka Haq, Ribka Tijitaning, Eriko Sotarduga. Ada juga Wasekjen PDIP Sadarestuwati dan Kepala Sekretariat DPP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.
Sementara dari PKP hadir Ketua Umum Mayjen Mar (Purn) Yussuf Solichien. Yang didampingi Waketum Mayjen TNI (Purn) Aslizar Tanjung, Kabid Polhukam Irjen Pol (Purn) Dr. Syahrul Mamma, Kabid OKK PKP R. Dodi Suriadiradja, Kabid Kewilayahan Freddy Arronggear, Bendahara Umum Ellen Sukmawati, Wasekjen Dyah Puspita Sari, dan Wabendum Vita Apriliyana.
Megawati dan Senior PKP Sangat Akrab
Hasto memastikan, hubungan Ketum Megawati dengan para senior pendiri PKP sangat baik. Seperti Tri Sutrisno hingga AM Hendropriyono.
"Yang merupakan sahabat baik Ibu Megawati," katanya.
PDIP kata dia, ingin membangun kerja sama yang baik dengan partai lain. Terutama dalam gotong royong membangun bangsa. Apalagi partai tersebut memiliki rekam jejak yang serupa dengan partainya. PKP, kata dia, adalah salah satu contoh yang rekam jejaknya sejalan dengan PDIP.
"Rekam jejak PDIP ini berkaitan dengan PNI yang pada tahun 1973 terjadi fusi. Kalau PKP kan berkaitan dengan purnawirawan TNI yang bersama-sama kita lihat rekam jejaknya dalam menegakkan Pancasila," jelasnya.
Maka dengan kesamaan rekam jejak tersebut, menurut dia sejatinya kedua partai ini besaudara. Apalagi dalam menegakkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Kita ini satu saudara kebangsaan yang sama-sama berjuang demi tegaknya Pancasila, NKRI, UUD 45, dan Kebhinnekaan," katanya.
Kedua partai cukup akrab. Sampai saat kesempatan tanya jawab, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Djarot Saiful Hidayat mengomentari jaket PKP yang berwarna merah, selaras dengan PDIP.
Sementara Ketua Umum PKP Mayjen Mar (Purn) Dr. Yussuf Solichien mengatakan gembira bisa bersama-sama PDIP untuk bersilaturahmi. Apalagi ke depannya bisa berkolaborasi dalam demokrasi.
"Kami berterima kasih diterima di markas PDIP. Dan ke depan bisa berkolaborasi meningkatkan demokrasi tidak hanya demokrasi tapi demokrasi Pancasila supaya cita-cita founding fathers bisa tercapai," kata Yussuf.
Mantan Komandan Denjaka itu menegaskan, kedua partai punya komitmen yang sama-sama kuat. Demi mempertahankan NKRI yang tetap berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dari ancaman pihak luar.
"Menghadapi segala rongrongan ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, intoleransi, sifat-sifat yang diskriminatif, termasuk kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila," urai Yussuf.
Saat dialog, kedua partai membahas sejumlah isu aktual seperti ancaman ideologi yang ingin mengubah ideologi Pancasila, upaya menjaga kebhinekaan, penanganan Covid-19 dan wacana amandemen UUD 45.
"PDI Perjuangan dan PKP satu kekuatan nasionalis. Kekuatan Merah-Putih. Kita sama-sama berkomitmen melawan ideologi yang mau mengganti Pancasila. PDI Perjuangan siap bekerja sama. Pertemuan ini momentum memperkuat kerja sama kedua partai," kata Hasto.
Kedua partai juga bertukar cinderamata. Selanjutnya, Hasto mengajak delegasi PKP menyantap soto ayam dan nasi liwet Keprabon yang disajikan untuk menyambut kehadiran mereka.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
