Bela Anies, Begini Sindiran Menohok Geisz untuk Ketua DPRD Prasetyo
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi melempar isu liar Anies Baswedan berbohong soal pengunduran Pilkada DKI 2022. Ucapan politikus PDIP itu memantik reaksi terutama dari pendukung Anies, Geisz Chalifah yang namanya ikut disebut. Bagi dia, justru yang pembohong itu adalah Prasetyo sendiri.
"Pernyataan Pras itu kan langsung konteksnya kepada Anies. Pak Anies berhentilah berbohong. Seorang pembohong itu menggunakan diksi pembohong karena dia sendiri pembohong," kata Geisz dalam Apa Kabar Indonesia Malam tvOne yang dikutip VIVA pada Senin, 11 Oktober 2021.
Dia menyinggung regulasi pengunduran Pilkada DKI menjadi 2024. Menurutnya, Anies tak pernah mengeluarkan sepatah kata pun menanggapi jadwal Pilkada DKI diundur jadi 2024.
"Cari satu kalimat saja Anies yang mengomentari tentang diundurnya pilkada. Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Tapi, Pras menariknya ke sana. Kenapa?" ujar Geisz.
Geisz Chalifah
- tvOne
Geisz menyebut Prasetyo bermanuver demikian karena diduga untuk menutupi langkah kebohongannya yang ngotot memasukkan interpelasi Formula E dalam rapat Bamus DPRD DKI. Padahal, tidak ada pembahasan interpelasi Formula E dalam agenda rapat.
"Hingga fraksi-fraksi melaporkan dia ke Dewan Kehormatan. Kelakuan pembohong ya begitu. Mengatakan orang lain pembohong yang pembohong dia sendiri," jelas Geisz.
Terkait namanya yang ikut disebut, ia menjelaskan konteksnya sudah lama sebelum resmi diumumkan pilkada serentak 2022 diundur menjadi 2024.
"Pada saat itu kita ingin adakan pertarungan 2022. Bertarunglah yang fair. Dan, saat itu ada Golkar, PAN, PKS sedang menggalang untuk dilakukan normalisasi agar pilkada tetap 2022 dan akhirnya dibatalkan. Saya bicara saat konteks itu," tutur Geisz.
Namun, ia heran dengan konteks Prasetyo yang bicara sekarang. "Ketika Pras menyatakan sekarang dan tentang kebohongan dan konteksnya kepada Anies, kapan Anies berbohong," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta Anies tidak berbohong terkait mundurnya proses Pilkada DKI. Menurut dia, jangan seakan-akan pemerintah Pusat sengaja memundurkan pilkada serentak menjadi 2024.
"Jangan membuat seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," kata Pras, sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Minggu, 10 Oktober 2021.
Dia mengatakan pengunduran pilkada sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi Gubernur. Ia menekankan, dalam Undang-Undang itu disebutkan pelaksanaan Pilkada DKI dihelat pada 2024.
"Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI," tutur Pras.
Aturan dalam Undang-Undang yang mengatur adalah pasal 201 ayat 8 sebagai berikut: "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024."
