PSI Pecat Kadernya di DPRD DKI karena Dugaan Gelembungkan Dana Reses

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (foto ilustrasi).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA – Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) memecat Viani Limiardi sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta dan sebagai kader partai. Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara DPP PSI Aryo Bimo.

"Betul, betul, betul diberhentikan," kata Aryo seperti dilansir dari Antara, Senin 27 September 2021.

Meski begitu, Aryo tidak bisa menyampaikan alasan pemberhentian Viani sebagai Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. "Kalau secara umum, intinya sebentar lagi ada arahan partai," tutur Aryo.

Sementara itu, Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka saat dikonfirmasi tidak memberikan pernyataan yang jelas karena sedang fokus pada langkah interpelasi di DPRD DKI Jakarta.

"Nah ini ditunggu ya infonya ya, karena saat ini teman-teman lagi fokus untuk interpelasi," ujar mantan pembawa acara berita pada stasiun televisi nasional itu.

Dari kabar yang beredar, DPP PSI memecat anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi karena sejumlah pelanggaran, di antaranya dugaan menggelembungkan laporan dana reses dan pelanggaran ganjil genap.

Surat pemecatan Viani Limardi itu ditandatangani Ketua Umum PSI Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, pada 25 September 2021.

Dalam surat pemecatan yang beredar, PSI tidak hanya memecat Viani dari keanggotaan di DPRD DKI Jakarta, PSI juga memberhentikan selamanya sebagai kader. Namun demikian, pihak PSI tidak ada yang membeberkan secara detil alasan pemecatan Viani sebagai kader maupun anggota DPRD DKI Jakarta.

Kuasa Hukum Tom Lembong Serahkan Hasil Audit BPK ke Hakim Praperadilan, Hasilnya Tak Ada Kerugian Negara

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limiardi mengaku belum menerima surat keputusan (SK) soal penghentian dirinya dari anggota PSI.

"Kita tunggu SK nya ya. Sampai saat ini saya belum terima SK nya, makanya saya tidak tahu, saya juga baru tahu dari media dan kenapa jadi ramai begini, padahal surat resminya sampai detik ini saya belum terima," kata Viani saat dikonfirmasi Antara, Senin.

Kombes Ade Safri Pastikan Kasus Firli Bahuri Masih Berproses
Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait

Menteri Ara Setuju Tapera Bersifat Sukarela: Jangan Maksa-maksa

Menteri PKP Maruarar Sirait meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
26 November 2024