PDIP Minta Klarifikasi Wabup Bojonegoro Usai Polisikan Bupatinya
- VIVA/ Nur Faishal
VIVA – Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto alias Wawan, memenuhi panggilan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Ia datang ke kantor DPD di Surabaya, Senin 27 September 2021. Pemanggilan ini terkait tindakannya melaporkan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, dengan tuduhan pencemaran nama baik. Persoalan itu kini langsung ditangani PDIP Jatim.
Lebih dari dua jam Wawan bertemu dengan pimpinan DPD PDIP Jatim. Pertemuan berlangsung tertutup. Usai pertemuan, kepada wartawan dia menyampaikan bahwa segala hal terkait konflik yang terjadi antara dirinya dengan Bupati Anna diserahkan ke DPD.
“Segala statement di handle DPD (PDIP Jatim),” katanya.
Sementara itu Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno mengatakan, sampai saat ini Wawan adalah petugas dan kader PDIP. Karena itu apa yang terjadi di Bojonegoro dan berhubungan dengan Wawan, akan diselesaikan melalui mekanisme partai.
“Kami sudah berkomitmen bahwa seluruh urusan Bojonegoro akan menjadi urusan kami DPD PDIP dan sebagai laporan kami akan laporkan ke DPP partai,” jelasnya.
Politikus asal Malang itu ogah menjelaskan secara rinci hasil klarifikasi, dan pembicaraan DPD dengan Wawan. Hal yang pasti, Untari menuturkan bahwa persoalan Wawan di Bojonegoro akan didalami secara intens dan langkah-langkah selanjutnya akan diputuskan di rapat pleno DPD.
“Kita rapat pleno kan, seminggu sekali, nanti ini juga pasti dibahas,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wabup Wawan melaporkan Bupati Anna ke Polres Bojonegoro dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporan sudah dilayangkan pada 9 September 2021 lalu. Wawan mengaku sudah dimintai klarifikasi selaku terlapor oleh penyelidik kepolisian.
“Hari ini ada saksi-saksi (dipanggil untuk dimintai keterangan),” ujarnya.
Laporan bermula dari percakapan di grup WhatsApp terkait penanganan COVID-19. Perbedaan pandangan antara dua pimpinan itu soal COVID-19 bahkan berlangsung sejak Juli 2021 lalu dan itu ditunjukkan di grup WA.
“Di grup WA itu ada para jurnalis dan Forkopimda, ada juga Kapolres, Kajari,” kata Wawan dihubungi VIVA.
Tidak hanya di satu grup WhatsApp, tapi juga digrup lain yang di dalamnya ada para kepala dinas setempat. Wawan mengakui bahwa dirinya berbeda pandangan dengan Bupati Anna soal penanganan COVID-19. Di antaranya dia mengkritik soal data kematian COVID-19 yang dia nilai tidak sama dengan kenyataan.
“Ada beberapa yang meninggal tapi dilaporkan satu,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan, bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan sama sekali oleh Bupati Anna dalam penanganan COVID-19. Bahkan, dia mengaku fotonya dalam jajaran pimpinan daerah juga dihilangkan.
“Foto saya saja dihapus, kok,” katanya.
Wawan mengaku terpaksa melapor ke polisi, karena komentar yang ditulis Bupati Anna di grup-grup WhatsApp sudah menyerang pribadi dan keluarganya. Menurutnya, itu sudah menyangkut harga diri.
“Itu sudah menyangkut harga diri, dan pribadi anak-anak saya digitukan,” katanya.
VIVA coba menghubungi Bupati Anna melalui nomor telepon genggamnya, namun tidak aktif. Konfirmasi yang diajukan melalui pesan WhatsApp dan SMS juga belum direspons hingga berita ini selesai ditulis. Begitu juga dengan Kepala Polres Bojonegoro Ajun Komisaris Besar Polisi Eva Guna Pandia, belum direspons ketika ditanya soal laporan Wawan.
Quick Count Unggul, Lucky Hakim: Tidak Menggunakan Money Politics
Lucky Hakim mengungkapkan keyakinannya, hasil quick count internal ini tidak akan berbeda jauh dengan hasil real count yang akan diumumkan oleh KPUD Kabupaten Indramayu.
