Gerindra Sowan ke Muhammadiyah, Singgung Amandemen UUD 1945
- VIVA/ Anwar Sadat
VIVA – Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Salah satu maksud dari pertemuan tersebut yakni dalam rangka bersilaturrahmi dan menerima masukan dari Muhammadiyah untuk membangun bangsa.
Pertemuan berlangsung Kamis 23 September 2021. Ahmad Muzani mengikut sertakan sejumlah kader partai seperti Dahnil Anzar Simanjuntak, yang juga mnatan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
"Kami percaya Muhammadiyah adalah organisasi yang selalu memikirkan kemajuan bangsa dan negaranya. Yang dilakukan sejak kelahirannya jauh sebelum Indonesia merdeka di berbagai macam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan," kata Muzani.
Muzani mengakui, bahwa Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto selalu berpesan untuk membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang untuk kemajuan dan memikirkan masa depan bangsa. Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan banyak ormas lainnya.
"Maka ini merupakan semangat Gerindra untuk terus menyerap dan mendengarkan dari para tokoh dan pemimpin ormas agar kami dalam berjuang di jalur politik dapat terus mempertajam perjuangan kami," ujar Muzani.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga menyinggung terkait isu amandemen UUD 1945. Menurutnya, PPHN jika dianggap sebagai keperluan kenapa harus melalui amandemen UUD, apakah tidak cukup hanya dengan UU.
"PPHN jika dianggap sebagai keperluan kenapa harus melalui amandemen UUD? Apakah tidak cukup hanya dengan UU?" kata Haedar
Haedar juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gerindra dan Muhammdiyah. Antara lain tetap menjaga persatuan bangsa, karena kemajuan teknologi melalui sosial media terkadang memberi kebebasan yang kadang kala terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.
"Akibatnya tugas dan beban organisasi seperti Muhammdiyah tambah berat. Seperti mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan ini. Bahkan kadang-kadang menjadi seperti pemadam kebakaran," ujarnya.
Hal lain yang disampaikan Haedar adalah perlunya menjaga kedaulatan, baik di bidang ekonomi maupun politik, agar kekuatan negara dapat hadir di tengah-tengah rakyat. Sehingga persoalan pangan dan energi misalnya, tidak bergatung pada bangsa lain.
Di bidang ekomomi misalnya, kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) kadang-kadang masih menjadi slogan. Sehingga keberhasilan terhadap kemajuan UMKM masih tidak seperti yang diharapkan. Maka dari itu UMKM sebagai ekonomi berbasis kerakyatan masih tertinggal.
"Untuk itu kami meminta agar partai politik turut mendorong apa yang menjadi pemikiran kami, agar kekuatan ekonomi kita bisa ditopang dengan mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM. Perlu ada konsep besar dan kebijakan yang berani untuk menjadikan Indonesia yang mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM," ujar Haedar.
