Menteri Tito Curhat Dampak Kampanye Pemilu 2019 saat Jadi Kapolri
- Istimewa
VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, merespons usul Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra terkait masa kampanye Pemilu 2024 menjadi 7 bulan. Tito berharap agar hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali.
Bukan tanpa alasan, belajar dari Pemilu 2019 lalu, saat masih menjabat sebagai Kapolri, Tito melihat adanya fenomena masyarakat yang terbelah menjadi dua bagian atau terpolarisasi akibat adanya kampanye Pilpres. Dia berharap agar kondisi tersebut dapat dihindari.
"Tujuh bulan pertimbangannya sederhana yaitu pertimbangan pengadaan logistik, tapi dampaknya tujuh bulannya itu kita belajar dari kemarin tahun 2019 pengalaman saya sebagai Kapolri, jujur saja, kasihan melihat bangsa, terpolarisasi demikian selama tujuh bulan," kata Tito dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI, Kamis 16 September 2021.
Adanya polarisasi yang cukup lama, banyak menimbulkan dampak negatif, seperti salah satunya bisa menimbulkan konflik bahkan bisa juga terjadi kekerasan. Maka dari itu, masa kampanye sebaiknya dipertimbangkan kembali agar durasinya bisa lebih pendek.
"Polarisasi atas nama demokrasi fine, tapi faktanya juga polarisasi itu akan bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan bahkan terjadinya konflik dan kekerasan yang kita alami," ujar Tito.
Karena dapat menimbulkan dampak negatif, Tito mengusulkan agar masa kampanye Pemilu 2024 menjadi empat bulan saja "Oleh karena itu, masa kampanye ini tetap diperpendek. Tadi saat konsinyering dari 6 bulan ke 4 bulan," ujar Tito.
Sebelumnya, Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan agar durasi kampanye Pemilu 2024 dilakukan selama 7 bulan. Durasi kampanye Pemilu 2024, diusulkan agar disamakan saja dengan durasi kampanye pada saat Pilpres 2019.
"Usulan KPU kita menambahkan durasi kampanye dengan menyamakan durasi kampanye pada pelaksanaan pemilu 2019 yaitu selama 209 hari atau 7 bulan untuk menghindari potensi tidak tepatnya logistik datang ke TPS," kata Ilham, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR, Kamis 16 September 2021.
Baca juga: KPU Usulkan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 Diperpanjang Jadi 7 Bulan
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
