Alex Noerdin Jadi Tersangka Korupsi, Golkar Siap Beri Bantuan Hukum
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019. Status tersangka ini diumumkan Kejaksaan Agung pada Kamis hari ini, 16 September 2021.
Terkait itu, Ketua DPP Partai Golkar, Adies Kadir menyatakan keprihatinannya terhadap kasus yang menjerat Alex. Saat ini, ia bilang Golkar mempercayakan proses penegakkan hukum kepada Kejaksaan Agung yang menangani perkara ini.
"Tentunya yang pertama kami Fraksi Partai Golkar prihatin terjadi hal tersebut. Karena ini sudah dalam penanganan hukum oleh Kejaksaan Agung, jadi kami akan memantau perkembangannya," kata Adies kepada wartawan Kamis, 16 September 2021
Dia mengatakan Golkar juga akan menyediakan pendampingan hukum bila yang bersangkutan menginginkannya. Bahkan, Golkar siap mendampingi Alex Noerdin sampai dengan tahap ke pengadilan.
"Tentunya Partai Golkar apabila yang bersangkutan ingin didampingi oleh penasehat hukum, kami kan ada bakumham. Kami siap untuk dampingi beliau hadapi jalannya penyelidikan dan penyelidikan bahkan sampai di pengadilan," jelas Adies.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi Golkar, Alex Noerdin (AN) sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi di PDPE Sumsel, pada Kamis, 16 September 2021.
“Penyidik meningkatkan status AN sebagai tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Kejaksaan Agung.
Selain Alex, eks Komisaris Utama PDDE Gas Muddai Madang merangkap Direktur Utama PT Dika Karya Lintas Nusa juga ditetapkan sebagai tersangka.
“Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap kedua,” ujar Leonard.
Elektabilitas PDIP Masih yang Tertinggi di Jawa Tengah, Meski Alami Penurunan
Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia Pilgub Jawa Tengah 2024 menunjukkan, elektabilitas partai DPRD mayoritas ada di PDIP yang sebesar 30 persen.
