Puan Dinilai Perkuat Diplomasi Pemerintah Terkait Vaksin COVID-19

Ketua DPR Puan Maharani saat tampil dalam forum Ketua Parlemen Perempuan Dunia.
Sumber :
  • Dok. DPR.

VIVA - Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, Robi Sugara, menilai kehadiran Ketua DPR Puan Maharani dalam Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria, akan memperkuat diplomasi pemerintah. Terutama mengenai vaksin COVID-19, isu besar yang dibawa Puan dalam pertemuan para ketua parlemen dunia itu.

Angka Pneumonia Anak Masih Tinggi, Inilah Jadwal Imunisasi Terbaru dari IDAI untuk Vaksin PCV

“Pendekatan langsung Puan kepada ketua parlemen negara produsen vaksin akan membawa keuntungan karena ketua parlemen itu bisa mendorong pemerintah negaranya menyalurkan vaksin ke Indonesia,” kata Robi saat dihubungi wartawan, Sabtu, 11 September 2021

Robi mencatat Puan menyampaikan keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 Indonesia dalam beberapa kesempatan di Austria baik saat menjadi pembicara dalam sejumlah forum di 5WCSP maupun ketika melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa ketua parlemen negara lain.

Puan Pimpin Rapat Persiapan Uji Kelayakan Capim dan Dewas KPK

Dan menurutnya, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR tersebut berhasil menyampaikan pesan bahwa Indonesia mampu menangani gelombang kedua COVID-19.

"Tentunya ini akan menjadi pertimbangan negara-negara lain untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia,” kata Robi lagi.

Puan Minta Pemerintah Kuatkan Mitigasi ke Masyarakat Guna Hadapi Cuaca Ekstrem

Baca juga: Puan: DPR Siap Jadi Tuan Rumah Sidang Umum IPU 2022

Robi mengingatkan pentingnya peran parlemen dalam sebuah negara. Sebab di negara demokrasi, parlemen sebagai legislatif menentukan arah kebijakan eksekutif atau pemerintah.

Dia mengatakan apa yang disampaikan Puan dalam forum-forum di 5WCSP memperkuat politik luar negeri atau diplomasi Indonesia. Peran diplomasi parlemen melalui forum internasional itu dapat meningkatkan kerja sama atau hubungan bilateral dengan negara-negara sabahat.

“Ketua DPR memainkan politik kenegaraan terhadap negara-negara produsen vaksin COVID-19 melalui jalur parlemen dengan menyuarakan isu keadilan vaksin. Itu bentuk perjuangan agar pemerintah bisa memperoleh tambahan stok vaksin yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pengajar Pengkajian Strategik HI itu menambahkan diplomasi parlemen sebagai salah satu fungsi DPR yang dilakukan Puan di Austria melapisi fungsi diplomasi vaksin pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya