Kepengurusan Moeldoko Ditolak, Lepaskan Tuduhan Pemerintah Ikut Campur
- Istimewa.
VIVA – Konflik di tubuh Partai Demokrat, sempat memunculkan tudingan keterlibatan Istana, pemerintah. Mengingat yang membuat kubu tandingan di luar kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah sejumlah kader, yang juga di dalamnya Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
AHY selaku ketua umum, bahkan sempat mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Oleh pihak Istana, tidak menanggapi itu karena dianggap sebagai persoalan internal Demokrat. Tapi kemudian di luar memunculkan tuduhan ada campur tangan pemerintah, mengingat Moeldoko adalah lingkaran terdekat Presiden.
Direktur Eksekutif Politika Institute Zainul Abidin Sukrin mengatakan, keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang menolak kepengurusan Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, bukan saja pengukuhan kepengurusan AHY. Tapi juga melepaskan tuduhan yang berkembang, bahwa konflik ini ada keterlibatan pihak pemerintah atau Istana.
Baca juga:Â Imbauan Jokowi soal Teroris Serang Mabes Polri: Masyarakat Tenang
"Keputusan Menkumham Yasonna Laoly melepaskan tuduhan tendensius yang dialamatkan pada pemerintah yang terlibat dalam pendongkelan Partai Demokrat," kata Zainul Abidin, dalam keterangannya, Kamis 1 April 2021.
Sejak awal, kata dia, pemerintah memang melihat bahwa persoalan di Partai Demokrat merupakan masalah internal. Walau ada sosok Moeldoko yang merupakan lingkaran terdekat Presiden. Maka keputusan menolak kepengurusan Moeldoko, menurutnya sebagai konsistensi pemerintah yang tidak ikut campur dalam masalah partai politik.
"Dinamika KLB murni sebagai konflik dan atau faksionalisasi elit dalam partai politik. Hal itu terjadi karena ada benturan kepentingan antar elit dalam partai tersebut," katanya.
Konflik di tubuh partai berlambang mercy ini, menurutnya banyak memberi keuntungan elektoral bagi Demokrat. Terutama bagi kubu AHY. Karena publik melihat, konflik yang terjadi adalah antara dua kubu yang merupakan pensiunan TNI. Walau kiprah Moeldoko jauh lebih tinggi dibandingkan AHY, tapi yang juara tetap putra sulung SBY.
"Mayor mengalahkan jenderal," katanya.
Bagi Demokrat Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen Harus Dihormati: Itu FInal
Partai Demokrat menghormati putusan MK, yang mengabulkan gugatan penghapusan persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Ini final
