Tolak Impor Beras, PDIP Sebut Ingin Lindungi Kebijakan Jokowi
- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – PDI Perjuangan tetap bersikukuh, menolak keinginan untuk dilakukannya impor beras saat ini. Meski kabarnya tidak akan dilakukan dimusim panen raya petani.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, perlu untuk memahami konsep kesejahteraan umum sebagai tujuan dari bernegara.
"Dari aspek historis, ideologis, dan amanat konstitusi, serta pemahaman terhadap konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat, kebijakan tersebut sama sekali tidak benar. Impor beras meski dilakukan tidak pada saat panen, merendahkan kecerdasan rakyat petani," kata Hasto dalam keterangannya yang diterima VIVA, Kamis 25 Maret 2021.
Baca juga: Dokter Muda di Bandung Sebar Video Syur dengan Selingkuhan
Itu dikatkaan Hasto, dalam Webinar Repdem bertajuk 'Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente. Lebih lanjut, ia meminta Mendag M.Luthfi tidak menyia-nyiakan upaya Presiden Jokowi mengenai kedaulatan pangan.
Jelas dia, upaya Presiden Jokowi saat ini dalam pembangunan infrastruktur sektor pertanian, adalah mewujudkan kedaulatan pangan itu. Tidak lagi harus impor apalagi beras.
"Presiden Jokowi selalu menegaskan komitmennya tidak impor beras, bahkan cintai produk dalam negeri. Beliau telah membangun lumbung pangan (food estate) bahkan waduk di sejumlah provinsi, serta menggalakkan penelitian dan invosi di bidang pangan. Lalu kenapa menteri perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor, malah berkampanye untuk impor, bahkan menantang Presiden dengan mengatakan siap diberhentikan?” jelas Hasto.
Dia menegaskan, Indonesia adalah tanah yang makmur apalagi untuk ditanami padi. Sepanjang tahun, selama masih ada matahari dan air, selama ada tanahnya. Tidak seperti negara lain.
"Jangan sia-siakan Pak Jokowi yang sejak awal membangun waduk di mana-mana, yang sejak awal mengampanyekan bagaimana kita berdaulat," katanya.
Dia mengakui, PDIP adalah partai pendukung dan pengusung pemerintahan saat ini. Penolakan terhadap impor beras, bukan berarti oposisi. Dia mengaku, hal ini semata-mata untuk melindungi kebijakan Presiden Jokowi soal kedaulatan pangan.
Dia juga melihat, jangan sampai pejabat pemerintah tutup mata dengan kemampuan petani Tanah Air dalam memproduksi beras. Hasto melayangkan kritiknya kepada Menteri Perdagangan M.Luthfi.
"Terkait tuduhan PDI Perjuangan partai oposisi, kami partai pendukung pemerintah, justru kebijakan yang kami dorong untuk tidak impor beras, lebih baik kita melakukan diversifikasi pangan, lebih baik kita berpihak melindungi Bapak Presiden Jokowi yang telah punya kebijakan pangan berdikari, tetapi dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," ujar Hasto.
Dia meminta agar rakyat Indonesia tidak direndahkan. Rakyat sudah cerdas, dengan berbagai kalkulasi yang sebenarnya tidak harus ada impor beras.
"Lalu dicarikan alasan kebijakan ini diambil sebelum beliau menjadi Mendag, tugas menteri melakukan koreksi atas kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak benar," tegas Hasto.
