Moeldoko Disebut Diminta Pendiri untuk Selamatkan PD dari Dinasti SBY
- VIVA.co.id/ Putra Nasution (Medan)
VIVA – Kisruh Partai Demokrat terus jadi sorotan karena kini muncul dorongan agar Presiden Jokowi mencopot Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Permintaan itu karena Moeldoko dianggap menginisiasi Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Terkait itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Jaringan Aktivis (PPJNA) 98 Abdul Salam Nur Rahmad menyindir pihak yang menyuarakan agar Jokowi mencopot Moeldoko.
"Pak Jokowi nggak usah hiraukan, bekerja secara profesional aja. Karena Moeldoko itu diminta menjadi Ketum Demokrat oleh KLB di Medan. Moeldoko juga punya hak ketika diminta dan tak bisa disalahkan," ujar Abdul, dalam keterangannya kepada VIVA, Selasa, 9 Maret 2021.
Dia mengingatkan agar tak lagi mengaitkan persoalan KLB Demokrat dengan Jokowi. Ia menilai pihak yang sengaja mengaitkan KLB Demokrat di Sibolangit dengan Jokowi punya motif politis agar memunculkan kegaduhan.
Menurut dia, dalam polemik KLB ini, Moeldoko diminta oleh sejumlah kader senior dan pendiri Demokrat untuk menjadi ketua umum.
Dia bilang dari informasi yang diperolehnya, sejumlah pendiri mengeluhkan kekuasaan dinasti SBY yang diteruskan ke putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
"Diminta para pendiri, senior dan anggota Demokrat menjadi ketum. Itu bukti bukan ambisi Moeldoko namun diminta oleh para pendiri, anggota untuk menyelamatkan Demokrat dari kekuasaan dinasti SBY-AHY," tutur Abdul.
Pun, ia justru mengapresiasi Moeldoko yang bersedia menjadi Ketum Demokrat. Ia meminta eks Panglima TNI itu tetap bertahan dan tak perlu mundur dari Kepala Staf Kepresidenan.
"Moeldoko sudah menjalankan tugas sebagai KSP dengan baik jangan mundur. Biarkan saja, yang menyuruh mundur punya kepentingan pragmatis," tuturnya.
Namun, ia mengkritisi SBY karena persoalan ini dianggapnya bisa jadi pembelajaran demokrasi bagi Presiden RI ke-6 tersebut.
Dia menyinggung di era SBY saat jadi Presiden RI, ada polemik internal PKB ketika dipimpin Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Selanjutnya, kabar SBY yang dikaitkan dengan pelengseran terhadap Anas Urbaningrum sebagai Ketum Demokrat.
"Bagaimana dengan tindakan menggulingkan Anas Urbaningrum. Yang terjadi hari ini adalah balasan, hukum alam, sekaligus pembelajaran demokrasi," sebutnya.
Baca Juga: AHY vs Moeldoko di Demokrat, Begini Analisa Yusril Ihza Mahendra
Seperti diketahui, hasil KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2025. KLB juga menghasilkan beberapa keputusan yang salah satunya menganulir pemecatan sejumlah kader, pendiri Demokrat, hingga pengurus daerah yang pro terhadap KLB.
Menyikapi KLB, kubu AHY bersuara lantang dengan menyebut ilegal hingga abal-abal. Mereka tak menganggap KLB tersebut tak sesuai aturan UU Parpol hingga AD/ART Demokrat.
