Moeldoko Ketum Demokrat KLB Sibolangit, Kader: Hapus Politik Dinasti
- VIVA.co.id/ Putra Nasution (Medan)
VIVA – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat kemarin, 5 Maret 2021, memilih Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai ketua umum. Hasil KLB juga menunjuk politikus senior Demokrat, Marzuki Alie menjadi ketua dewan pembina.
Kader Demokrat yang juga anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono, merespons terpilihnya Moeldoko. Ia minta Moeldoko bisa kembali mengangkat marwah Demokrat sebagai partai yang demokratis. Menurutnya, eks Panglima TNI itu harus bisa membenahi partai sehingga tak lagi menjadi partai keluarga.
“Harapan saya, pak Moeldoko bawa Demokrat kembali seperti dulu. Demokrat yang demokratis, yang beri peluang dan ruang kader-kader terbaiknya untuk berpartisipasi dan berprestasi seoptimal mungkin. Jangan lagi Demokrat menjadi partai keluarga. Demokrat harus menjadi partai publik yang profesional,” kata Sri di Jakarta dikutup Sabtu, 6 Maret 2021.
Dia mengingatkan, Moeldoko akan memiliki banyak tugas berat sebagai nakhoda Demokrat. Ia menyinggung salah satunya bisa kembali barisan yang sempat pecah karena kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Pak Moeldoko harus mengkonsolidasikan kembali orang-orang Demokrat yang sudah lama, para kader senior yang dulu berjuang kemudian ditinggalkan oleh Demokrat versi SBY karena politik dinasti," lanjutnya.
Menurut Sri, Moeldoko selanjutnya juga harus merangkul tokoh sesepuh yang ikut berjuang membesarkan Demokrat. Namun, tersisih karena politik dinasti di internal partai berlambang mercy tersebut.
Dia mengatakan politik dinasti di partai mesti dihapus. Kader yang dipilih juga mesti berdasarkan kualitas.
"Kalau bisa beliau lakukan silaturahim kepada para sesepuh dan pendiri partai. Kedua, pak Moel harus konsolidasikan kader-kader muda yang juga ditinggalkan. Dan ketiga, pak Moeldoko harus membuat kepengurusan yang betul-betul bagus dan profesional," jelas Sri.
Pun, ia menyarankan agar Moeldoko mengadopsi pembentukan pengurus Demokrat seperti era Anas Urbaningrum yang berbasis meritokrasi. Artinya, kader yang dipilih masuk pengurus memiliki atau berdasarkan kemampuan.
"Jadi, betul-betul dipilih orang yang bagus kemampuannya, potensinya, sehingga Demokrat menjadi partai hebat di masa depan," ujar Sri.
Kemudian, ia menambahkan salah satu tugas terberat Moeldoko ialah bisa mendapatkan aspek legalitas surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan cara itu, Demokrat kepengurusan Moeldoko memiliki legalitas yang kuat untuk mengikuti pemilu yang akan datang.
Dia menyebut berkaca dari kasus dualisme partai, ada peluang pengurus Demokrat versi KLB bisa diakui pemerintah.
“Dulu ada Gus Dur lawan Muhaimin, ternyata Muhaimin yang menang. Ada lagi di PPP antara Romi dan Djan Farid, Romi yang menang. Jadi, itu semua tergantung kepada Menkum HAM," tutur Sri.
Baca Juga: SBY Ungkap Akal-akalan Moeldoko Agar Dianggap Sah Jadi Ketum Demokrat
Polemik Pilkada 2024: Diwarnai Calon Tunggal, Mantan Napi, hingga Politik Dinasti
Tepat hari ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Ada beberapa polemik yang kembali menuai perhatian publik.
