Nurdin Abdullah Kena OTT, Formappi: Bisa Gerus Elektabilitas PDIP
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah masih mendapat perhatian berbagai pihak. Dari kalangan pengamat menilai tertangkapnya Nurdin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) berpotensi menggerus elektabilitas PDIP.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyampaikan demikian karena sudah beberapa kali kader yang terjerat KPK. Belum lama ini, kader PDIP yang juga Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah terkena operasi
Terakhir, kader PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang diamankan KPK. Sebelum Nurdin, ada beberapa kader PDIP mesti berurusan dengan KPK seperti Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, Harun Masiku hingga eks Menteri Sosial Juliari Batubara.
“Rentetan kasus yang melibatkan kader dari PDIP tersebut tak bisa tidak berpotensi menggerus elektabilitas partai karena sebagian warga yang terafiliasi secara ideologis dengannya mungkin saja kecewa," kata Lucius dalam keterangannya, Senin, 1 Maret 2021.
Dia mengingatkan dalam politik, semua partai punya kans elektabilitasnya menurun jika kadernya tersangkut kasus korupsi. Persoalan kasus korupsi dinilainya jadi acuan rakyat memilih.
“Jika kepercayaan tercoreng terus menerus oleh kasus korupsi, maka secara otomatis akan berdampak pada berkurangnya orang yang menitipkan mandat politiknya pada partai tersebut," ujar Lucius.
Lucius menyoroti PDIP sebagai partai pendukung pemerintah dengan menguasai kursi terbanyak di parlemen. Ia menekankan mestinya ada pengawasan antara DPR terhadap pemerintah. Namun, pengawasan ini juga tak berjalan.
"Itulah pentingnya peran check and balances DPR-ekskutif. Sayangnya peran ini juga mati karena relasi kekuasaan yang bernama koalisi. Maka eksekutif dan legislatif bisa sama-sama terjebak dalam praktik korup," jelas Lucius.
Mengaca Demokrat
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai PDIP berpotensi anjlok dan babak belur elektabilitasnya jika ke depan masih ada kader tersangkut kasus hukum di KPK. Ia mengatakan pengalaman jebloknya elektabilitas Demokrat saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi acuannya.
"Jika ke depan masih ada deretan kader PDIP yang ditangkap KPK lagi, PDIP bisa babak belur. Bisa saja akan turun elektabilitasnya. Dulu Demokrat juga seperti itu. Karena banyak kadernya korupsi dan ditangkap KPK," jelas Ujang.
Namun, ia melihat saat ini tertangkapnya Nurdin belum terlalu signifikan terhadap elektabilitas PDIP. Menurutnya, jika elektabilitas turun pun hanya sedikit. "Pengalaman menang di Pemilu 2014 dan 2019 jadi kekuatan PDIP. Mereka masih punya power," ujar Ujang.
Sebelumnya, terkait penangkapan Nurdin, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan pihaknya terkejut dengan tertangkapnya Nurdin. Ia mengatakan demikian karena Nurdin memiliki rekam jejak yang baik. Salah satunya dedikasi untuk kepentingan masyarakat petani.
"Karena beliau itu kan rekam jejaknya sangat baik. Apakah ini ada faktor x yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK. Tapi, kan itu soal sikap yang berada dalam koridor ketaatan kami pada proses hukum tanpa intervensi politik," kata Hasto di area Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu, 28 Februari 2021.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama enam orang lainnya terjaring OTT KPK terkait dugaan kasus pemungutan dana ke pegawai untuk Pilkada 2024.
