Ganti Edhy, Jokowi Baiknya Ambil dari Gerindra atau Profesional?

KPK Tahan Menteri KKP Edhy Prabowo Terkait Korupsi Benih Lobster
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVA – Edhy Prabowo sudah menyatakan mundur dari posisinya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2024, setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Saat ini, pejabat ad interim ditunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Dekat Dengan Prabowo, AKA Yakin Programnya Dengan Cagub Ahmad Ali Terealisasi

Siapa pengganti Edhy, apakah kembali meminta kader Gerindra atau dari kalangan profesional, saat ini masih menjadi perbincangan. Dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 saat ini, beberapa menteri juga berasal dari kalangan profesional atau non partai politik.

Pengganti menteri dari kader partai yang sama, sebelumnya sempat terjadi ketika Menteri Sosial Idrus Marham dijadikan tersangka oleh KPK. Penggantinya adalah koleganya sesama Golkar, Agus Gumiwang.

Elite Gerindra Minta Pimpinan dan Dewas KPK yang Baru Tak Layani 'Doorstop' Wartawan

Direktur IndoStrategi Research and Consulting yang juga analis politik, Arif Nurul Imam mengatakan, untuk posisi pengganti Edhy Prabowo harus dilihat secara politik terlebih dahulu. Apakah posisi itu sebagai sharing politik atau tidak.

"Jika bicara ideal dan harapan publik tentu masyarakat ingin menteri yang kompeten. Namun demikian, semua itu bergantung Presiden Jokowi selaku pemegang hak preogratif," kata Arif kepada VIVA, Jumat 27 November 2020.

Media Sosial Akun Gerindra Jadi Tempat Keluhan Warganet ke Presiden untuk Selesaikan Kasus di Tanah Air

Baca juga: Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Sementara, Ini Pesan Luhut

Setelah Edhy ditangkap KPK, publik mulai ramai kembali mengangkat sosok Susi Pudjiastuti yang merupakan Menteri KKP 2014-2019. Tidak sedikit yang menginginkan Susi kembali memimpin kementerian tersebut.

Arif mengatakan, perlu menjadi pertimbangan oleh Presiden Jokowi juga apakah memilih berdasarkan keinginan publik itu atau tetap memberi kesempatan untuk tetap ditempati oleh kader Gerindra.

Jika dari partai, jelas dia, menteri tersebut biasanya loyal kepada partainya. Tetapi jika dari kalangan profesional, maka ia akan loyal pada Presiden.

Tetapi Arif menilai, pertimbangan sharing politik untuk posisi menteri tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Presiden Jokowi. Tapi untuk mengakomodir keduanya itu, tidak ada salahnya jika Jokowi mengangkat kader Gerindra tetapi dengan kualitas yang sangat sepadan dengan keinginan publik tersebut.

"Nah jika, variabel politik lebih dominan sebagai bagian sharing politik tentu Presiden bisa juga akan kembali menunjuk menteri dari Partai Gerindra. Jalan tengahnya antara lain, yang kader Gerindra tapi juga memiliki integritas dan kompeten sebagaimana Susi Pudjiastuti," jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya