KSP Bantah Ancam KAMI, Cuma Anggap Masukannya Sudah Manuver Politik
- istimewa
VIVA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden KSP Donny Gahral Adian mengatakan, pernyataan Kepala Staf Jenderal TNI (Purn) Moeldoko terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bukan sebagai ancaman.
Dalam sambungan telepon, Donny mengatakan kalau Moeldoko ingin mengingatkan kepada pihak yang memberi masukan ke pemerintah bahwa ada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Artinya, jangan kemudian memiliki agenda-agenda yang politis dan tidak rasional," kata Donny, Jumat 2 Oktober 2020.
Baca juga: Moeldoko Tuding KAMI Sekumpulan Kepentingan, Din Syamsuddin Akui Ada
Donny mengatakan, KAMI yang diinisiasi sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin maupun Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, sudah masuk pada ranah politik yang praktis. Sehingga Moeldoko dalam kapasitas memberi peringatan, bukan ancaman.
"Saya kira peringatan yang wajar. Mengingatkan sesama anak bangsa, jika memberi catatan, beri catatan yang masuk akal dan tidak bercorak politik praktis atau tidak bermain politik praktis. Jangan kemudian bermain politik dan ganggu stabilitas. Itu saya kira apa yang dimaksud Pak Moeldoko," jelasnya.
Indonesia adalah negara demokrasi. Donny mengatakan, masukan dari pihak-pihak tertentu kepada pemerintah adalah wajar. Tapi jangan sampai kebablasan. Apalagi saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19.
Butuh Stabilitas
Maka, di saat sekarang, negara membutuhkan stabilitas. Bukan sebaliknya, apalagi ada pihak-pihak yang mencoba membuat kondisi negara menjadi instabilitas.
"Yang dibutuhkan stabilitas, bukan instabilitas. Kalau bermain politik, maka tentu apabila ada yang kebablasan atau langgar aturan, pasti ada konsekuensinya. Risiko bukan ancaman, tetapi konsekuensi logis dari gerakan yang melewati batas-batas," jelasnya.
KAMI terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa pandangan dan masukan. Donny mengakui, masukan dari koalisi ini cukup bagus dan bisa diterima.
Tetapi pihaknya melihat, belakangan ini ada upaya dari KAMI untuk membawanya ke ranah politik praktis. Akibatnya, masukan-masukan yang baik terhadap pemerintah menjadi tidak murni lagi lantaran kepentingan politik praktis itu.
"Kalau kami cermati, masukan-masukannya ada yang bisa diterima. Tetapi kalau kita lihat dinamika belakangan ini kan sifatnya sudah manuver politik. Jadi bukan catatan yang sifatnya murni, karena ada indikasi bahwa ada politik praktisnya," katanya.
Donny mengatakan, KSP tidak mempersoalkan kalaupun KAMI memiliki motif politik praktis. Tapi di tengah bangsa dan negara yang menghadapi pandemi, menurutnya harus dipikirkan persoalan yang lebih luas lagi. Tidak terlalu berpolitik praktis.
"Jadi, apabila manuver politik dilakukan, yang dirugikan negara dan rakyat Indonesia," lanjut Donny.
Sebelumnya, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko yang memperingatkan KAMI dengan keras untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum. Menurut Din, hal itu berarti bahwa Moeldoko belum membaca Maklumat Menyelamatkan Indonesia yang disampaikan KAMI secara tepat.
"Bukankah penyampaian aspirasi oleh rakyat itu sesuai dengan Hukum Dasar, yaitu UUD 1945, yang memberi kepada rakyat warga negara kebebasan berserikat dan berpendapat, termasuk untuk menyampaikan pendapat di depan umum?," kata Din dalam keterangannya, Jumat 2 Oktober 2020.
"Atau mungkin permintaan untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum adalah agar KAMI menggugat Pemerintah atas pelanggaran konstitusional yang dilakukannya. Suatu hal yang dapat dilakukan, namun belum dipikirkan," ujar Din lagi. (ren)
