Fadli Zon Beberkan Kesalahan Sukmawati Sebut PKI Ideologi Pancasila

Fadli Zon
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, membeberkan kesalahan pemahaman putri Bung Karno, Sukmawati Soekarnoputri, yang menyebut kalau Partai Komunis Indonesia (PKI) dulu berideologi Pancasila.

Mega Diversity, Fadli Zon Akan Daftarkan Lebih Banyak Warisan Budaya Indonesia ke UNESCO 

Fadli yang merupakan magister sejarah dan telah mewawancarai korban serta pelaku peristiwa itu menjelaskan, bahwa PKI melakukan pemberontakan sejak 1948. Terutama dimulai dengan hadirnya Muso, dan dibantu oleh Belanda.

Ia mengatakan, pada dasarnya PKI memang selalu menusuk dari belakang. Sebab, saat pemerintahan Soekarno-Hatta mempersiapkan agresi Belanda kedua, PKI malah membuat pemberontakan.

Forum G20 di Brasil, Fadli Zon Serukan Repatriasi Artefak Budaya untuk Pemulihan Keadilan Sejarah

"Tiba-tiba 18 September tentu dimulai kerusuhan-kerusuhan di Solo Yogyakarta, dideklarasilah Soviet Madiun, dimulai Muso. Muso sebelumnya datang dibantu Belanda bisa masuk ke Indonesia," kata Fadli Zon dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) TvOne, Selasa malam, 29 September 2020.

Baca juga: Sukmawati Sebut PKI Dulu Berideologi Pancasila

Kata Gerindra soal Penghapusan Utang Petani-Nelayan

Dia mengatakan, ada peran Belanda dari masuknya Muso yang merupakan tokoh awal PKI, dari Moskow. Menurut Fadli, PKI saat itu penasaran karena tidak terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Beda dengan tokoh-tokoh nasionalis dan Islam, yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa.

Bahkan, kata Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu, PKI di bawah Muso menyebut kalau proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai revolusi borjuis. Dan memang ingin melakukan koreksi terhadap proklamasi oleh Soekarno dan Hatta.

Datangya Muso dengan pemberontakan seperti di Madiun Jatim 1948, menurut Fadli, adalah karena ingin mengoreksi proklamasi. Dia mengecam Bung Karno hingga Bung Hatta. Ia mengatakan, hal itu jelas-jelas dikatakan Muso dalam karyanya Jalan Baru Indonesia.

Bahkan, lanjut Fadli, Muso mengakui bagaimana ideologi PKI. Bukan Pancasila seperti yang disebutkan oleh Sukmawati Soekarnoputri.

"Dan jelas-jelas di situ Bu Sukma mengatakan bahwa ideologi dari PKI itu Marxisme, Leninisme. Baca buku Jalan Baru untuk Indonesia, itu (ideologinya) Marxisme-Leninisme, bukan Pancasila," tegas Fadli.

Atas aksi Muso itu, kata Fadli, Soekarno langsung berpidato dengan mengatakan bahwa gerakan itu sebagai upaya mengambil alih kekuasaan. 

"Dan Bung Karno mengatakan di akhir, pilih Soekarno-Hatta atau pilih Muso. Kemudian Muso menjawab dengan menghina Bung Karno berkali-kali, dia mengatakan bahwa pemerintahan pendudukan Jepang telah menjadi tukang jual romusa," beber Fadli.

Termasuk menuding Soekarno dan Hatta sebagai budak imperialisme. Fadli mencatat, setelah persoalan itu memang tidak tuntas diberantas, karena bangsa sedang menghadapi masalah agresi II Belanda. Tapi menurutnya, akan selalu ada keinginan untuk kembali bagi PKI. Dan itu yang terjadi hingga PKI ikut pemilu pertama tahun 1955.

"PKI dalam kongres kelima itu membuat sebuah program metode kombinasi tiga bentuk perjuangan. Yaitu perang gerilya di desa, melawan setan-setan kota diburu, dan ketiga infiltrasi ke kalangan ABRI. Dan itulah buahnya beberapa tahun kemudian dan banyak teror sepanjang 57-58 sampai 65," jelasnya.

Sebelumnya, putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yakni Sukmawati Soekarnoputri, mengatakan berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) tak menolak ideologi Pancasila. Bahkan, ia menyebut PKI dulu juga menganut ideologi Pancasila.

“Menurut senior tokoh PNI yang memberikan info atau ilmu, mereka mengatakan PKI tak menolak Pancasila. PKI ideologi apa sih? Ideologinya Pancasila. Itu dari tokoh senior yang sudah tak ada. Jadi kenapa jadi masalah,” ujar Sukmawati dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa, 29 September 2020. (ase)

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024