Pilkada Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni Siapkan Program Sembako Murah
- twitter @panca66
VIVA – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhni melihat kondisi masyarakat saat ini begitu terpukul akibat pandemi COVID-19. Terutama banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Mulyadi-Ali Mukhni yang diusung oleh Partai Demokrat dan PAN padi Pilgub Sumbar 2020 merespon cepat persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Mulyadi mengatakan, terutama perihal kebutuhan pokok, harus dipastikan masyarakat kebutuhannya terpenuhi.
"Kita harus pastikan bahwa kebutuhan bahan pokok itu betul-betul mampu didapat oleh masyarakat Sumbar," kata Mulyadi kepada wartawan, Selasa, 8 September 2020.
Baca juga: PDIP Kandas di Sumbar, Hasto: Mulyadi Goyah dalam Dialektika Ideologi
Mulyadi mengatakan, tidak ingin melihat masyarakat Sumbar yang kurang mampu luput dari perhatian. Seharusnya, mereka yang kurang mampu harus dijamin kebutuhannya.
Mulyadi-Ali Mukhni sendiri telah menyiapkan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program tersebut yakni Operasi Sembako Murah Secara Berkala yang diutamakan bagi masyarakat kurang mampu.
Ketua DPD Demokrat Sumbar ini menyebut, pemerintah harus hadir mengatasi persoalan masyarakat akibat COVID-19. Karena pemerintah sudah diberi kewenangan, tinggal bagaimana mampu mengaplikasikan di lapangan yang memberikan dampak kepada masyarakat.
"Jangan sampai ada masyarakat Sumbar tidak mampu mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Apabila tingkat kemampuan penghasilannya semakin menurun, daya beli mereka menurun," ujarnya.
"Maka dari itu pemerintah harus mencari solusi tersendiri," kata Mulyadi menambahkan.
Mulyadi menyebut, pemimpin Sumbar ke depan akan menghadapi tantangan berat. Kondisi COVID hingga Sumbar sendiri tidak punya hasil alam yang melimpah, seperti batu bara, minyak, dan lainnya membuat pemimpin harus berfikir keras bagaimana keluar ataupun menekan dampak di tengah masyarakat.
"Terutama kita harus memikirkan bagaimana masyarakat kita yang penghasilnya sangat terbatas, ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah ke depan," ujarnya. (ren)
