PKS: Pemerintah Harus Siapkan Jaring Pengaman untuk Pelajar Tak Mampu
- VIVA/Andri Mardiansyah
VIVA – Sudah hampir lima bulan sistem pengajaran di sejumlah daerah di Tanah Air menerapkan belajar jarak jauh secara daring lantaran imbas pandemi corona COVID-19. Namun, sistem ini dikeluhkan kurang efektif dan memerlukan kuota internet.
Sekretaris Jenderal DPP PKS Mustafa Kamal menyampaikan kritikan agar pemerintah mesti benar-benar menyiapkan jaring pengaman untuk pelajar dan mahasiswa yang tak mampu. Ia menyampaikan banyak laporan di daerah terkait pelajar yang tak mampu membeli kuota internet.
Sistem belajar daring pun terganggu dengan pelajar yang tak mampu beli kuota internet.
"Kita sedih, prihatin bahkan sampai ada orang tua yang terpaksa melakukan tindak pidana demi mendapatkan kuota bagi sang anak sekolah jarak jauh. Ini bukan berita biasa, ini ironi," ujar Mustafa dalam keterangannya, Senin 24 Agustus 2020.
Baca Juga: Update Corona Nasional: Positif Tembus 155.412, Sembuh 111.060
Menurut dia, sudah semestinya sejak awal pandemi, pemerintah harus siapkan kemudahan dengan berikan insentif kuota internet gratis terutama bagi pelajar dan mahasiswa tak mampu. Kata dia, jaring pengaman untuk pelajar dan mahasiswa tidak mampu harus jari prioritas pemerintah.
Mustafa bilang tak mudah menetapkan belajar daring tapi pelajar terhambat dengan sarana internet.
Dia menyebut betapa mirisnya mendengar ada kabar pelajar harus bekerja mencari uang demi membeli kuota internet untuk belajar. Kalangan orangtua yang tak mampu akan kesulitan memenuhi pembayaran SPP sekolah dan pembelian kuota internet untuk belajar putra putrinya.
"Di satu sisi pelajar dan mahasiswa masih membayar SPP tapi ada kebutuhan tambahan untuk beli kuota dan bahkan gawai," jelas Mustafa.
Terkait itu, ia menekankan DPP PKS juga coba mmembantu dalam persoalan ini dengan menyiapkan program Gerakan Nasional Berbagi Kuota Internet/WiFi Gratis atau Gregett. Sebagai parpol, PKS ingin program ini membantu pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan bantun kuota internet selama belajar daring.
Melalui program ini, nanti kantor struktur PKS, Rumah Aspirasi, Kantor Aspirasi Anggota DPR/DPRD dari PKS dan Rumah-rumah kader akan dijadikan spot WiFi gratis. Cara ini tetap memperhatikan protokol COVID-19.
"Termasuk nanti bantuan dalam bentuk kuota untuk teman-teman pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu. Kita juga bisa siapkan untuk dipakai secara bergantian atau pemberian bagi yang benar-benar membutuhkan," jelas Mustafa.
Ketua DPP PKS Bidang Kesra Fahmy Alaydroes menyebut, program tersebut sebagai pesan bermakna untuk pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat selama pandemi COVID-19.
"Ini kode keras atau semacam memberikan pesan yang bermakna bagi pemerintah. Segera bebaskan pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita dari kesulitan internet," kata Fahmy.
Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam jaring pengamat terkait persoalan ini bisa dengan beragam cara. Tak mesti juga dalam kuota internet saja.
"Apakah itu kuota, apakah itu jaringan infrastruktur daerah-daerah terpencil. Atau ketidakmampuan mereka membeli gadget," ujar Anggota Komisi X DPR RI tersebut. (ren)
