Pertemuan PAN dengan Jokowi Ada Hatta Rajasa, Bahas Koalisi Bareng?
- VIVA/Eka Permadi
VIVA – Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), juga turut dihadiri Hatta Rajasa, yang di kepengurusan ini dipercaya menjadi Ketua Dewan Penasihat. Namun spekulasi lain menguatkan kabar, kalau partai yang dibentuk Amien Rais pasca Reformasi 1998 itu, akan segera merapat ke dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
Hatta bukan sosok asing dalam jajaran pemerintahan dan politik di Tanah Air. Ia adalah Ketua Umum PAN sebelum Zulkifli Hasan yang menjabat sekarang. Pernah juga menjadi menteri di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, hingga Menko Perekonomian.
"Bang Hatta Rajasa sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP PAN hadir," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, saat dihubungi, Selasa 21 Juli 2020.
Baca juga: Gibran Kemungkinan Lawan Kotak Kosong, Politikus PDIP: Itu Demokratis
PAN memang sempat berada di dalam pemerintahan, saat pertengahan kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama 2014-2019. Walau pada pemilu presiden 2014, Hatta adalah rival Jokowi. Saat itu, Hatta menjadi cawapres dari Prabowo Subianto, sementara Jokowi menggandeng Jusuf Kalla yang akhirnya memenangkan pemilu.
Viva menyebut, pertemuan itu tidak sama sekali membahas koalisi atau tawaran partai berlambang matahari ini untuk bergabung lag ke pemerintahan.
"Tidak ada (bahas koalisi)," kata dia.
Viva menegaskan, pertemuan itu ajang silaturahim sekaligus mengenalkan pengurus yang baru pasca Kongres PAN yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Saat itu, Zulkifli Hasan menjadi terpilih kedua kalinya sebagai ketua umum.
Meski masih berada di luar koalisi, PAN menyatakan bakal mendukung pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin. Terlebih saat ini, kata dia, Indonesia tengah mengalami pandemi COVID-19.
"PAN akan terus bersama pemerintah dalam menggerakkan pembangunan nasional dalam rangka untuk mencapai cita-cita nasional sesuai termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," lanjut Viva. (ren)
Gantikan Menteri dari PDIP, Supratman Agtas Pastikan Tidak Ada Kepentingan Tertentu
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menegaskan partai politik tidak perlu khawatir atas perombakan Menteri Kabinet Indonesia Maju atau reshuffle yang dilakukan Pr
