Pilkada Surabaya, PKS Jadi Partai Kedelapan Usung Machfud Arifin

Calon Wali Kota Surabaya, Machfud Arifin (kiri)
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai kedelapan yang memberikan dukungan kepada Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin. Secara de facto PKS sudah bergabung dengan koalisi Machfud Arifin hanya menunggu administrasi pusat.

Pramono Anung Temui Ketua DPRD Jakarta, Ini yang Dibahas

Sebelumnya sudah ada tujuh partai yang resmi mengusung mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) itu maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya. 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Surabaya Akhmad Suyanto menyampaikan kabar baik tersebut langsung ke kediaman Machfud, pada Rabu, 24 Juni malam. 

Baleg DPR Tunggu Pemerintah Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

"Sudah mendapat kabar dari Ketua DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) PKS Pak Irwan Setiawan untuk Pilwali Surabaya DPP PKS bulat mendukung Jenderal Machfud Arifin," ujar Suyanto kepada wartawan, Kamis, 25 Juni 2020.

Menurut Suyanto, proses pemberian Surat Keputusan (SK) dari Dewan Perwakilam Partai (DPP) PKS hanya tinggal menyelesaikan persoalan administratif serta menunggu penyerahannya saja. 

Berstatus Tergugat, KPU Banjarbaru Mangkir Sidang Perdana Sengketa Pilkada di PN

"Tinggal administrasi saja, setelah itu penyerahan. Insya Allah dalam Minggu ini bisa selesai," kata Suyanto.

Lebih lanjut Suyanto mengakui, dirinya sudah tidak sabar lagi untuk dapat segera bergabung dalam upaya memenangkan pria yang akrab disapa Cak Machfud ini. Bersama seluruh kader Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Surabaya, dirinya siap mendukung penuh serta akan terus berjalan berdampingan demi kemajuan kota pahlawan.

Untuk itu, Suyanto pun berharap agar Cak Machfud bisa meyakinkan publik dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya dapat membuat Kota Surabaya bisa lebih maju lagi.

"Di detik-detik terakhir PKS bergabung. Partai nomor 8 menjadi partai yang ke 8 juga mendukung Pak Machfud. Semoga ini permulaan yang bagus," kata Suyanto.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ungkap Sejumlah Dampak Negatif jika Pilkada lewat DPRD

Peneliti bidang politik mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih lewat DPRD tidak serta-merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024