Bendera Partai Dibakar Saat Demo RUU HIP, PDIP Tempuh Jalur Hukum

VIVA – PDI Perjuangan sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera partai oleh massa aksi demonstrasi Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah organisasi masyarakat Islam lainnya yang digelar di depan gedung DPR/MPR RI, Rabu, 24 Juni 2020. Massa menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP adalah partai militan, memiliki kekuatan grass roots, yang didedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. 

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya.

Menurut Hasto, seluruh kekuatan partai saat ini fokus pada upaya membantu rakyat dalam melawan pandemi Covid-19. 

"Presiden, Wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab/Kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama," jelas Hasto.

Atas peristiwa pembakaran bendera partai, Hasto mengatakan PDIP akan menempuh jalan hukum. "Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," tegas Hasto.

Sementara itu, terkait dengan proses pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, sikap PDI Perjuangan sejak awal kami tegaskan bahwa Partai mendengarkan aspirasi tersebut dan terus kedepankan dialog.

"Rancangan Undang-Undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," ujar Hasto.

Hasto menambahkan Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam dan sangat majemuk. Ia menekankan agar masyarakat tetap menjaga persatuan menghindari konflik pecah belah. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, yang harusnya dikedepankan.

"Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi," ungkap Hasto.

Halaman Selanjutnya

"Rancangan Undang-Undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," ujar Hasto.