Tahapan Pilkada Mulai Lagi Juni, Perludem: Potensi Episentrum Corona

Perludem: `Berpotensi sia-sia dan ciptakan episentrum baru`

Peneliti dari Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menilai pelaksanaan tahapan pilkada serentak terkesan dipaksakan karena hingga kini belum ada kerangka hukum (peraturan KPU) dan anggaran terkait pelaksanaan pesta demokrasi itu di tengah wabah virus corona.

"Persiapannya sangat mengkhawatirkan dan tidak mungkin dilaksanakan mulai 15 Juni mendatang. Saya meyakini jika dilaksanakan akan jadi kesia-siaan dan akan berpotensi besar menjadi episentrum baru penularan Covid-19," kata Fadli.

"Coba bayangkan tahapan 15 Juni akan dimulai dengan proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, termasuk juga proses pendaftaran pemilih. Petugas akan keliling ke rumah warga dan berinteraksi dengan banyak orang.

"Itu kan tahapan yang mengundang interaksi sangat dekat dan intens. Kalau dilaksanakan tanpa APD dan protokol kesehatan maka akan jadi pekerjaan sia-sia dan ciptakan episentrum baru," kata Fadli.

Untuk itu, menurut Fadli, tahapan pilkada sebaiknya ditunda dahulu sambil melakukan persiapan dan kajian secara matang dan baik.

"Kalau alasan jangan sampai ada Plt (pelaksana tugas) terlalu panjang, bukankah nanti semua daerah akan ada Plt dan banyak Februari mendatang jabatan kepala daerahnya habis. Lalu saat petahana ikut pilkada juga kan wajib cuti dan ada penunjukan Plt juga. Jadi tidak tepat jika Plt dijadikan argumentasi," katanya.

Sebelumnya, Kemendagri beralasan salah satu alasan pilkada digelar 9 Desember karena tidak ingin kepala daerah diisi oleh penjabat ataupun pelaksana tugas (plt) karena kepala daerah harus memiliki legitimasi melalui proses pemilihan.