Dorong SPP Sekolah Didiskon, Demokrat: Rakyat Terbantu Saat Pandemi
- ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
VIVA – Salah satu persoalan selama pandemi Corona (Covid-19) adalah sektor pendidikan karena kegiatan belajar mengajar di sekolah sementara ditiadakan. Muncul seruan agar ada kebijakan pemangkasan biaya SPP selama pandemi.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Ingrid Kansil menilai dengan pemangkasan biaya SPP maka bisa membantu rakyat di tengah pandemi. Ia menyampaikan demikian karena banyak suara dari rakyat terutama orangtua agar ada kebijakan pengurangan SPP selama anak belajar dari rumah.
"Mereka mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar segera membuat kebijakan terkait potongan biaya SPP bagi institusi pendidikan selama masa pandemi," ujar Ingrid, Minggu, 7 Juni 2020.
Dia menekankan selain terbebani karena pandemi, sistem belajar dari rumah sejauh ini kurang efektif. Ia mengatakan tak efektif karena contohnya seperti anak-anak berkebutuhan khusus yang harus memerlukan pendampingan. Sementara, biaya SPP sekolah tak ada perubahan meski kegiatan belajar di sekolah sementara ditiadakan.
Menurutnya, pemerintah melalui Kemendikbud bisa mengeluarkan kebijakan yang solutif untuk membantu meringankan beban perekonomian rakyat.
"Jika kebijakan tersebut diberlakukan, maka rakyat akan sedikit terbantu dan tidak terbebani," ujar Ingrid.
Terkait pendidikan, pemerintah juga belum bisa memastikan aktivitas di sektor ini kembali normal di tengah pandemi. Pun, tahun ajaran baru akan kembali dimulai pada Juli 2020.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan kemungkinan sekolah menjadi sektor terakhir yang kembali beroperasi.
"Dibandingkan sektor-sektor lain, kemungkinan sekolah adalah sektor yang paling terakhir," kata Muhadjir.
Cara Ini yang Menurut Legislator Demokrat Fathi Bisa Cegah Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal
Anggota Komisi XI DPR, H. Fathi, Menilai perlu langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal. Masyarakat harus dilindungi
