Rizal Ramli: Ulah Buzzer Politik Sangat Berbahaya
- VIVAnews/Nur Faishal
VIVAnews - Perilaku buzzer politik dalam melakukan penggiringan opini publik di media sosial dinilai telah merusak demokrasi. Sebab, para buzzer kerap membuat narasi yang tak beretika dan mengarah pada body shaming terhadap masyarakat yang kritis, serta memuat content yang berisi kebohongan.
Menurut tokoh nasional, Rizal Ramli, para buzzer politik itu telah menghadirkan ilusi, mempabrikasi kebohongan demi kebohongan, memecah belah anak bangsa, dan akhirnya hanya akan merusak pondasi demokrasi.
“Mereka tidak banyak. Tapi ulah mereka sangat berbahaya,” kata Rizal Ramli yang juga menjadi korban buzzer politik, Sabtu, 6 Juni 2020.
Kalau pun mau disebut sebagai ekses demokrasi, Rizal Ramli berpendapat buzzer politik adalah ekses yang tidak diharapkan. Rizal pun mengaku kerap dinasihati beberapa kawan bahwa melawan buzzer adalah perbuatan sia-sia.
Melawan mereka yang kebanyakan menggunakan identitas anonim dan akun palsu itu, seperti memukul angin, seperti berteriak di tengah Gurun Gobi atau gurun lainnya. Meski demikian, Rizal Ramli tetap bersikukuh.
“Jika buzzer politik yang dipelihara penguasa atau pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari kekuasaan adalah bubble atau gelembung. Terlihat banyak, tapi sebenarnya keropos,” lanjut Rizal Ramli yang juga mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.
Menggusur komunitas buzzer politik dari lingkaran kekuasaan, menurut Rizal Ramli, penting dilakukan agar pemerintah tidak terbuai dan dapat melihat dengan jelas persoalan real yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini.
Pemikiran Rizal Ramli terkait buzzer telah merusak demokrasi ternyata selaras dengan pegiat demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Misalnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga memiliki cara pandang yang sama mengenai daya rusak buzzer politik ini.
Dalam satu kesempatan diskusi bertema “Teror dalam Ruang Demokrasi”, beberapa waktu lalu, Ketua YLBHI, Asfinawati, meminta Presiden Joko Widodo turun tangan langsung untuk menertibkan komunitas buzzer politik yang berada di lingkaran kekuasaan. Buzzer pendukung Jokowi, menurut Asfinawati, sudah melampaui batas.
“Harus dikasih tahu. Kalau enggak dikasih tahu, enggak mungkin buzzer atau influencer akan bergerak kalau dihambat,” kata Asfinawati.
Menurut pandangan Asfinawati, Jokowi tidak sudi atau tidak mau menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk menertibkan komunitas buzzer politik di sekitar kekuasaan.
