DPR Dikuasai Koalisi, Jokowi Susah Dimakzulkan
- tvOne
VIVA – Wacana pemakzulan atau pelengseran kursi Presiden RI di tengah-tengah pandemi corona Covid-19, terus mengemuka. Puncaknya ketika Fakultas Hukum UGM menggelar diskusi webinar mengenai pemakzulan ini, dan mendapat ancaman dari sejumlah pihak.
Mantan Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin, juga sempat menjadi pembicara dalam diskusi mengenai ini. Hingga menimbulkan reaksi seperti dari Ade Armando.
Meski wacana pemakzulan ini mengemuka, namun realitas politik di DPR disebut tidak akan menemukan celah untuk melakukan itu terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, bahkan mengatakan jika memang benar dilakukan, hanya sia-sia saja.
"Soal pemakzulan presiden itu sulit. Karena kita tahu, parlemen itu diisi oleh partai-partai koalisi pendukung presiden," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Selasa 2 Juni 2020.
Baca juga: Oniara Wonda Ditangkap KKB yang Pernah Tembak Rombongan Tito Karnavian
Ujang mengatakan, wacana yang berkembang belakangan ini adalah hal biasa dalam demokrasi. Seperti yang terjadi di UGM itu, menurut dia sah-sah saja dalam iklim demokrasi. Ia menyesalkan, sampai ada pelarangan hingga ancaman-ancaman fisik terhadap pemateri dan pihak panitia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, ancaman ataupun pelarangan diskusi di alam demokrasi tak bisa dilarang.
"Kebebasan akademik harus dijaga. Dan tak usah takut dengan soal diskusi terkait dengan pemakzulan presiden. Karena kita ini negara demokratis," ujarnya.
Peta Koalisi 2024 Dinamis, Poltracking: Negosiasi 'Kue' Politik Tak Kunjung Matang
Peta koalisi Pilpres 2024 dinilai masih dinamis selama belum masuk pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023. Sebelum pendaftaran, semua masih 'wait and see'.
