Komisi VI DPR Minta Permen ESDM Soal Harga Gas Industri Dievaluasi
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA – Komisi VI DPR RI mencium adanya dampak negatif terhadap hilangnya deviden Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang terdampak kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal penetapan harga gas industri tertentu.
Untuk itu, Komisi VI DPR meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mengevaluasi regulasi sektoral yang menghambat kinerja BUMN energi.
Hal ini dimaksudkan agar setiap regulasi yang diterbitkan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap dividen, penerimaan negara dari pajak serta pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dengan tiga BUMN Energi yaitu PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk di Jakarta, Kamis 16 April 2020.
Dalam RDP itu, Komisi VI DPR secara khusus menyoroti regulasi yang baru diterbitkan oleh Kementerian ESDM yaitu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
Berdasarkan beleid yang menjadi turunan Perpres No. 40 tahun 2016 tersebut, harga jual gas bumi untuk industri tertentu ditetapkan sebesar US$6 per MMBTU di plant gate.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan sebenarnya adanya pandemi covid-19, PGN, Pertamina dan PLN, mengalami bleeding. Sehingga ada shock terhadap BUMN energi karena demand turun, stok berlebih.
"Dalam situasi ini pemerintah bergantung pada tiga BUMN ini. Tapi di sisi lain tiga BUMN ini juga terdampak terhadap Covid, nah kalau pemerintah berikan penugasan, boleh ambil buahnya, tapi jangan sampai menebang pohonnya. Ya harus ada kompensasi dari negara supaya pohonnya tidak tumbang," ujar Herman dalam keterangannya, Jumat 17 April 2020.
Herman meminta Kementerian ESDM untuk mengambil kebijakan yang adil terhadap BUMN Energi terutama BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah. Setiap penugasan harus didukung kebijakan yang melindungi kegiatan usahanya BUMN tersebut.
Menurut dia, akibat wabah Covid-19 permintaan terhadap energi oleh industri dipastikan akan menurun. Sementara bagi perusahaan energi memiliki kontrak dalam jangka panjang di mana akan berlaku aturan take or pay. Artinya gas yang sudah dibeli harus dibayarkan, terlepas gas itu digunakan atau tidak.
"Dalam situasi terjadi penurunan demand dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US$ seperti ini tentu akan semakin memberatkan bisnis BUMN energi. Menteri ESDM harus memberikan insentif yang terukur dan melindungi BUMN jika berikan penugasan," tegas Herman.
Oleh karena itu, dalam poin kesimpulan lainnya, Komisi VI akan tetap mendukung BUMN Gas Bumi ini dalam penerapan Perpres No. 40 tahun 2016. Di mana pelaksanaan beleid itu dilakukan melalui penyesuaian harga hulu, sehingga tetap menjaga keekonomian dan keberlanjutan usaha, aspek tata kelola dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
Kondisi Geografis RI Berbeda-beda
***
Selain itu, Nyat Kadir dari Fraksi Partai NasDem juga mempertanyakan Keputusan Menteri ESDM yang tetap memaksakan penetapan harga gas industri tertentu sebesar US$6 per MMBTU.
Menurutnya, dengan kondisi geografis Indonesia, di mana sumber gas berada di Indonesia Timur dan pasarnya berada di Indonesia Barat, gas bumi tentu memiliki nilai keekonomian tertentu.
"Apakah harga US$6 itu sudah masuk nilai keekonomiannya. Termasuk dari sisi pembangunan infrastruktur gas bumi mengingat kondisi geografis kita yang berpulau-pulau," ujar Nyat Kadir.
Sementara, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Mohammad Toha minta pemerintah segera menyampaikan insentif yang akan diberikan ke BUMN energi terkait setiap penugasan yang diberikan.
"Kita semua ingin tahu apakah aturan ini akan merugikan PGN sebagai BUMN atau tidak. Karena itu pemerintah harus memberikan insentif untuk menjamin PGN mampu menjalankan peran dan fungsinya sesuai perundangan yang berlaku," jelasnya.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
