Dua Stafsus Milenial Tersandung Birokrasi, Jokowi Harus Evaluasi
Di tengah penanganan pandemi Covid-19, muncul kritik terhadap beberapa staf khusus millenial presiden atas tindakan yang diduga sebagai penyalahgunaan wewenang. Organisasi antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan Presiden Joko Widodo harus memecat staf khusus yang diduga punya konflik kepentingan.
Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra, pada awal bulan menyurati camat di seluruh wilayah Indonesia mengenai kerja sama program antara pemerintah dan PT Amartha Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid-19.
Selain menjabat sebagai stafsus, Andi adalah pendiri dan ketua eksekutif Amartha. Ia akhirnya menarik surat dengan kop Sekretariat Kabinet itu dan meminta maaf.
"Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apapun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan keterbatasan saya," sebut Andi Taufan dalam surat terbuka Selasa (14/2).
Organisasi antikorupsi Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai langkah Andi bermasalah dan mengarah pada konflik kepentingan.
- Sebanyak 1,2 juta karyawan mengalami PHK dan dirumahkan di tengah pandemi, Kartu Prakerja dianggap tak efektif
- Apakah THR pekerja tahun ini akan dicicil?
- Milenial jadi staf khusus Jokowi, `membuat lembaga kepresidenan semakin tambun`
Sorotan juga terarah ke stafsus lain, Adamas Belva Syah Devara.
