Demokrat Kritik Surat Stafsus ke Camat Cantumkan Perusahaan Sendiri
- wikipedia
VIVA – Surat dari Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Ekonomi, Andi Taufan Garuda Putra kepada para camat dan membawa-bawa nama perusahaannya sendiri menuai banyak kritik. Salah satunya dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, yang mempertanyakan apakah praktik seperti ini wajar terjadi di lingkungan Istana Presiden?
"Saya tidak tahu apakah ini hal lumrah terjadi di istana? Saya melihat tak patut secara hukum administratif menggunakan Kop Surat Setkab dan menandatangi surat itu sendiri untuk kepentingan perusahaannya sendiri," kata Hinca lewat pesan tertulisnya, Selasa 14 April 2020.
Hinca menilai adanya surat itu memprihatinkan. Pasalnya saat ini sedang terjadi pandemi virus corona Covid 19 yang membutuhkan kerja tulus dari pemerintah.
"Di tengah pandemi ini kita harus melihat bagaimana yang seharusnya membantu Presiden menjakankan tugas dan kewajibannya mengatasi Covid-19 sekarang ini, justru melakukan manuver yang kurang patut dan tak pantas," ucapnya.
"Kekuasaan dapat dipakai untuk kebaikan, tapi terkadang ia bisa juga terpeleset untuk sebuah kepentingan," ujar dia menambahkan.
Menurut Hinca, praktik semacam ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Karena berpotensi penyalahgunaan kekuasaan, Hinca berharap ada konsekuensi etis yang dikeluarkan.
"Harapan saya ada dua, pertama Pak Jokowi bisa memberhentikannya atau saudara Andi Taufan sendiri bersedia mundur dari jabatannya, ini gentlemen," kata Hinca.
Bagi Demokrat Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen Harus Dihormati: Itu FInal
Partai Demokrat menghormati putusan MK, yang mengabulkan gugatan penghapusan persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Ini final
