Anggaran Tangani Virus Corona Kecil, DPR Tanya Keseriusan Pemerintah
VIVA – Anggota Komisi XI Kamrussamad pertanyakan keseriusan pemerintah dalam penangananan mewabahnya virus corona atau Covid-19. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama menteri Keuangan Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mempertanyakan penyertaan modal BUMN yang dianggap lebih penting dibandingkan menyelamatkan nyawa rakyat.
Kamrussamad menilai, seharusnya kebijakan fiskal fokus mengatasi krisis kesehatan bukan untuk hal lain. Dia juga mempertanyakan total dana yang sangat kecil dalam sektor kesehatan atasi covid 19 dibandingkan negara tetangga Malaysia.
"Kenapa Indonesia jauh lebih kecil anggaran Pandemic Covid-19-nya, jika dibandingkan dengan Malaysia? Indonesia 2,5 persen dari PDB sedangkan Malaysia Resmi 10 persen dari PDB. Sementara jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar," kata Kamrussamad, Selasa 7 April 2020.
Dia juga mejelaskan bagaimana cara kerja stimulus 1 senilai Rp. 10,3T Triliun dan stimulus Ke-2 senilai 22,5T serta kebijakan fiskal yang diumumkan Presiden senilai 405,1 Triilun yang terbagi dalam 4 komponen. Komponen terkecil adalah sektor kesehatan dan persiapan, berikutnya bahwa kebijakan fiskal tersebut tepat sasaran dan mampu mengatasi PHK, menahan angka kenaikan kemiskinan serta mampu menahan pertumbuhan menuju minus 0,4 persen.
"Kenapa ada skema penyertaan modal Ke BUMN dalam penyaluran paket kebijakan fiskal pandemic Covid -19, Jangan sampai ada hubungan dengan Jiwasraya dan Asabri serta Bumiputra," ujarnya.
Karena itu, lanjut Kamrussamad, DPR menekankan pelebaran defisit anggaran dari 1,76 persen menjadi 5,07 persen dari PDB pada APBN 2020 agar difokuskan pada kebijakan fiskal untuk krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta masyarakat miskin melalui program jaring pengamat sosial (sosial safety net).
Menurut Kamrussamad, APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peranan strategis dalam memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Jokowi menuju Indonesia Maju.
"Sebagai sebuah kebijakan fiskal, APBN 2020 diharapkan dapat diimplementasikan secara kredibel, efektif efesien serta berkelanjutan, sehingga dapat menjadi menjadi motor penggerak penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik," ujarnya.
Kamrussamad menambahkan, Stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik menjadi suatu keniscayaan dalam melewati fase lompatan besar menuju Indonesia Maju 2045. Hal itu juga semakin menjadi krusial ditengah kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan akibat perang dagang AS dan China yang belum ada tanda-tanda akan berakhir.
"Kita dapat mencermati bagaimana dampak konstelasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional, untuk kawasan Asia misalnya, Singapura hanya tumbuh 0,5 persen, Malaysia 4,37 persen, Thailand 2,35 persen, kita patut bersyukur Indonesia dengan segala dinamika internal yang ada masih mampu tumbuh 5,02 persen," ujarnya.
