Darurat Corona, Gerindra Harap Pemerintah Punya Skema Tepat soal BLT
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Jumlah kasus positif Corona Covid-19 semakin banyak namun belum disertai dengan kesiapan pemerintah dalam penanganan. Setidaknya sudah lebih 1.500 orang yang terinfeksi positif serta 136 meninggal dunia akibat virus mematikan tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani punya catatan untuk pemerintah dalam persoalan ini. Ia berharap pemerintah segera punya skema yang tepat terkait penyaluran kompensasi atau Bantuan Langsung Tunai atau BLT terhadap rakyat kecil yang terkena imbas gejolak corona.
Menurutnya, janji pemerintah soal kompensasi itu harus secepatnya direalisasikan karena saat ini efek corona sudah dirasakan rakyat kecil seperti pedagang kaki lima, buruh harian, pekerja lepas. Imbauan physical distancing dengan instruksi di rumah saja mempengaruhi pendapatan rakyat kecil yang berprofesi non formal.
Dengan kompensasi tersebut maka rakyat kecil bisa efektif menjalankan physical distancing.
"Karena itu, bantuan langsung yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah harus dipastikan sampai ke tangan mereka dalam jumlah yang telah ditetapkan," kata Muzani, dalam keterangannya, Selasa, 31 Maret 2020.
Dia juga mengkritisi penanganan Covid-19 yang saat ini sudah menyebar ke sejumlah daerah. Salah satunya tak sejalan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam menjalankan kebijakan. Penerapan lockdown lokal oleh sejumlah kepala daerah menjadi contohnya.
Bagi Muzani, adanya penutupan wilayah oleh beberapa wilayah itu menjadi contoh buruk komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebab, kewenangan penuh untuk melakukan lockdown dimiliki oleh presiden, bukan kepala daerah.
"Menunjukkan komunikasi yang dibangun kurang efektif. Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki," ujar Muzani.
Lalu, ia juga menyoroti agar saran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bisa direalisasikan pemerintah terkiait ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta obat-obatan pendukung. Hal ini penting karena untuk menjamin keselamatan dokter, perawat dan tenaga medis lainnya.
"Sekali lagi, gugus tugas dan pemerintah daerah hendaknya berkomunikasi lebih intensif agar kebutuhan tenaga medis terjamin," jelas Ahmad Muzani.
Kemudian, Muzani mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan penuh kepada rakyat yang terkena dampak Covid-19 baik berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
"Harus diberikan jaminan mendapatkan perawatan yang baik, sehingga kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 semakin meningkat," tuturnya.
Terkait itu, ia mengatakan Fraksi Gerindra di DPR akan mengusulkan perombakan postur anggaran yang tidak produktif. Anggaran tersebut nanti bisa dialokasikan untuk membantu penanganan Covid-19. Salah satunya juga menyangkut kepastian insentif yang sudah dijanjikan pemerintah kepada para tenaga medis seperti dokter dan perawat.
"Insentif juga harus diberikan kepada para pahlawan kesehatan yang sudah berjuang digaris terdepan, mereka adalah dokter, perawat, tenaga medis lainnya," ujarnya.
Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
