Jokowi: Evaluasi Menyeluruh Dana Otsus Papua
- ANTARA
VIVA – Presiden Joko Widodo, menggelar rapat khusus mengenai dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat. Kepala Negara meminta otsus tersebut untuk dievaluasi.
Dana otsus Papua dan Papua Barat sudah dialokasikan sejak 2002 dan akan berakhir pada 2021 mendatang. Namun, terkait akan dilanjutkan atau ada perubahan-perubahaan pemanfaatannya, Jokowi meminta ini untuk dievaluasi.
"Karena itu saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini. Karena angkanya yang sangat besar, saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, akuntabilitasnya," kata Jokowi, dalam pengantar rapat kabinet terbatas, Rabu 11 Maret 2020.
Dana otsus Papua dan Papua Barat yang dianggarkan adalah sebesar Rp94,24 triliun. Jokowi ingin, agar good governance dari pengelolaan itu. Dia menyinggung alokasi otsus sudah tepat atau belum.
"Outputnya seperti apa, kalau sudah jadi barang, barang apa. Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya apakah dana otsus telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat," lanjut Jokowi.
Jokowi menekankan pembangunan Indonesia Timur harus mendapat perhatian yang lebih. Baik itu pengembangan infrastruktur, pembangunan kawasan ekonomi khusus, hingga mendorong agar investasi masuk.
Menurutnya, pembangunan di Papua dan Papua Barat juga tidak hanya dari dana otsus. Tapi, dari sumber pemerintah pusat yang diambil dari APBN.
Jokowi ingin, cara pikir dalam pembangunan di Papua dan Papua Barat diubah. Kata dia, perlu paradigma baru dalam membangun agar masyarakat Bumo Cendrawasih menjadi lebih sejahtera.
"Sebuah cara kerja baru harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan masyarakat bagi rakyat Papua dan Papua Barat," katanya.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
