Pilkada Pandeglang, Vokalis Jamrud Resmi Daftar ke KPU
- VIVAnews/ Yandi Deslatama (Serang)
VIVA – Vokalis band Jamrud, Krisyanto, resmi mendaftarkan diri bersama Hendra Pranova ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang, di kawasan perkantoran Pemda Pandeglang, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Banten. Mereka membawa puluhan boks putih berisikan foto copy dukungan dari masyarakat sebagai bakal calon (balon) dari jalur independen.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 sekitar 900 ribu lebih. Sedangkan syarat dukungan minimal yakni 7,5 persen atau sekitar 69.808 foto copy KTP.
"Dari satu jutaan DPT syaratnya 7,5 persen syarat dukungan, kita menyebar di 35 kecamatan. 74 ribuan (foto copy) yang kita serahkan, sudah melebihi target," kata vokalis Jamrud, Krisyanto, ditemui di KPU Pandeglang, Banten, Rabu, 19 Februari 2020.
Menurut balon Wakil Bupati Pandeglang, Hendra Pranova, setidaknya ada 1.200 masyarakat yang ikut mengantarnya ke KPU Pandeglang untuk mendaftarkan diri. Mereka terdiri dari berbagai elemen seperti nelayan, petani, musisi, seniman hingga perguruan silat.
Krisyanto dan Hendra merupakan putra Pandeglang. Mereka mengungkapkan, maju pada Pilkada tahun ini, atas dasar kegelisahan lantaran tanah kelahirannya membutuhkan perubahan ke arah lebih baik lagi.
"Hadir seribu orang ke sini, partisipasi mereka aja, ada petani, nelayan, dan lain-lain mendukung. Mereka datang perwakilannya aja, ada seribu lebih. (Kita) memberanikan diri karena kegelisahan yang harus bener-bener direformasi birokrasinya," kata Hendra Pranova, di tempat yang sama.
Krisyanto merupakan pria kelahiran Carita, Kabupaten Pandeglang. Ibunya berasal dari Kecamatan Carita, bapaknya pensiunan Danramil Cibaliung. Orangtuanya kini masih tinggal di Carita.
Sementara Hendra merupakan guru seni musik Ponpes Kaduronyok dan petani madu hutan. Ponpes tersebut berada di kaku Gunung Karang yang asri, di Kabupaten Pandeglang, Banten.
Mahasiswa Prihatin Proses Pilkada di Banten Kental Politisasi Hukum
Para mahasiswa menilai, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan diduga kuat melakukan intimidasi dan intervensi terhadap proses demokrasi di Banten.
