Sering Bicara Hal Kontroversial, DPR Kritik Menteri Agama Fachrul Razi
- VIVAnews/Lilis Khalisotussurur
VIVA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, meminta Kementerian Agama tak mengatur hal yang tak perlu diatur. Termasuk juga soal pernyataan-pernyataan kontroversial Menteri Agama, Fachrul Razi.
"Misalnya hal-hal yang tidak perlu diatur oleh Kemenag seperti majelis taklim begitu, atau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, itu yang harus sebetulnya dijaga," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.
Menurutnya, menteri agama harus memiliki manajemen kepemimpinan sesuai tugas, pokok, dan fungsinya. Sebab Kemenag seharusnya justru menciptakan kehidupan yang harmoni terutama dalam kehidupan keagamaan.
Contohnya, menteri agama berbicara soal pemulangan ISIS yang bukan kewenangannya. Hal itu menjadi kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme? (BNPT) dan Kementerian Luar Negeri.
"Saya mohon dengan segala hormat, misalnya soal pemulangan ISIS itu kan sebetulnya bukan kewenangan Kemenag, itu adalah kewenangan BNPT dan Kemlu, serta Menko Polhukam gitu," kata Ace.
Ia menyebutkan, contoh lainnya menteri agama seharusnya bicara soal reformasi internal di tubuh Kemenag. Termasuk menunjuk dirjen Katolik baru, yang kosong lebih dari 10 bulan.
"Seharusnya kan pertama kali ketika beliau menjabat sebagai menteri agama apa yang dilakukan, ya penataan organisasi dulu. Penataan organisasi ini salah satunya mengisi pos-pos eselon 1 yang memang masih kosong," kata Ace.
Ia mempertanyakan bagaimana sebuah organisasi akan berjalan sebagaimana mestinya, kalau sumber daya manusianya belum disiapkan dengan sebaik-baiknya. Lalu Dirjen Bimas Katolik harusnya diisi orang Katolik.
"Kita tahu bahwa akan ada pensiun dirjen yang lama, ya kan seharusnya dua bulan sebelumnya sudah dilakukan persiapan misalnya lelang jabatan, atau pengisian hal-hal semacam ini kan artinya yang harus direformasi adalah soal penataan kelembagaannya dulu," kata Ace.
Ia meminta jangan sampai muncul kesan kemenag yang seharusnya mengayomi dan melindungi serta mewujudkan kehidupan harmoni dalam keagamaan malah menimbulkan berbagai kontroversi di masyarakat. Seharusnya menag membangun moderasi kehidupan beragama.
"Jadi semangat itu yang harus dimunculkan, harus dijadikan sebagai pengarusutamaan Kemenag begitu. Moderasi beragama itu adalah sikap dalam bahasa Arabnya itu wasatiyah, sikap yang lebih toleran, yang lebih terbuka, yang lebih inklusif dalam kehidupan keagamaan. Nanti tercermin misalnya toleransi kehidupan keagamaan kita menjadi lebih terbuka, agama jangan sampai memunculkan konflik," kata Ace.
