DPR Kritik Menkes Terawan yang Tak Tahu Cara Evakuasi WNI di China
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, menanggapi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mempertanyakan bagaimana mengevakuasi Warga Negara Indonesia yang berada di China. Virus Corona di China diketahui membuat para WNI termasuk mahasiswa RI tak bisa keluar dari negara itu.Â
Ia menilai, keamanan dan keselamatan warga negara sudah semestinya menjadi prioritas dan tanggung jawab negara.Â
"Secara konstitusional, tugas negara ditegaskan adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tentu saja, baik mereka ada di dalam maupun di luar negeri," kata Saleh saat dihubungi VIVAnews, Kamis 30 Januari 2020.
Ia menilai, tak bijak menkes mempertanyakan bagaimana cara evakuasi. Ia yakin pemerintah tahu caranya.
"Tidak bijak jika menkes mengatakan bagaimana cara evakuasinya? Tentu yang tahu caranya adalah pemerintah. Pemerintah yang memiliki hubungan diplomatik dengan China dan negara-negara lainnya," ujar Saleh.
Ia menilai, pemerintah harus melakukan segala upaya untuk mengevakuasi WNI yang saat ini ada di Wuhan. Apalagi, secara deklaratif mereka sudah menyampaikan ingin keluar dari tempat tersebut. Tentu itu harus dicarikan jalan keluarnya.
"Wajar kalau WNI di sana cemas, begitu juga keluarganya di Tanah Air. Berita yang ada di media formal dan media sosial semakin hari semakin mengkhawatirkan. Sementara, jumlah WNI yang terkunci di sana mencapai 243 orang. Dan sebagian besar mereka adalah mahasiswa," tutur Saleh.
Ia meminta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan upaya-upaya diplomatik agar dapat mengevakuasi WNI di Wuhan. Jika diperlukan, komunikasi dengan negara-negara lain yang ingin mengevakuasi warganya pun perlu dilakukan.Â
"Sejauh ini, ada banyak negara yang juga ingin melakukan evakuasi terhadap warganya," kata Saleh.
Indonesia dinilainya tidak sendiri dalam hal ini. Karena itu, harus bahu membahu dengan negara-negara lain agar WNI bisa dievakuasi.Â
"Apakah nanti setelah dievakuasi dan dikarantina terlebih dahulu, saya kira itu akan menjadi persoalan teknis yang bisa dikerjakan Kemenkes," tutur Saleh.
