Sama dengan PKS, Demokrat Ingin Ada Pansus Jiwasraya

VIVA – Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny Kabul Harman mengaku sedang mematangkan wacana pembentukan pansus Jiwasraya. Ia juga menyiapkan diri menjadi pengusul penggunaan hak angket dalam pansus Jiwasaraya. 

"Kita lihat dulu. Kita sedang menyiapkan untuk mengambil prakarsa pembentukan mengajukan penggunaan hak angket bisa di pansus. Demokrat sedang mematangkan wacana untuk membentuk pansus angket Jiwasraya," kata Benny di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 16 Januari 2020.

Benny mempersilakan panja komisi terkait Jiwasraya tetap ada. Tapi, ia menilai ini kasus kejahatan yang sistemik dan terstruktur. Lalu, efeknya juga sistemik juga melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan. 

"Karena ini apabila kasusnya hanya di tingkat panja tidak cukup," lanjut Ketua DPP Demokrat itu.

Benny menambahkan kasus ini juga tak efektif bila hanya ditangani Kejaksaan Agung. Sebab, pihak diduga yang terlibat pernah menjadi orang penting di lingkaran istana. "Silahkan hukum jalan terus tapi politik, kami akan memprakarsai itu," kata Benny.

Ia menduga ada upaya sistematik untuk melokalisir kasus ini dengan hanya menjerat orang-orang tertentu saja. Benny menekankan pansus ini nantinya bukan untuk menjatuhkan presiden. 

"Bukan untuk menjatuhkan pemerintah tapi kita mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. itu poinnya," kata Benny.

Sebelumnya, PKS juga menggulirkan Pansus Jiwasraya. Fraksi PKS di DPR tak setuju dengan pembentukan Panitia Kerja atau Panja Jiwasraya. Alasannya, kasus Jiwasraya merugikan keuangan negara sedikitnya hingga Rp13,7 triliun.

 

Elite PKS Puji Program Quick Win Era Prabowo tapi Wanti-wanti Awas Kebocoran Anggaran

Menurut PKS, kebocoran itu baik di pos pendapatan negara, terutama pajak, hingga pos belanja negara.

VIVA.co.id

25 Desember 2024