Sekjen PDIP Akui Teken Permohonan PAW Caleg Harun Masikuh

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sumber :
  • VIVAnews/AnwarSadat

VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto mengakui, telah menandatangani surat permohonan pergantian antarwaktu atau PAW calon anggota legislatif PDIP, Harun Masikuh ke Komisi Pemilihan Umum.

"Kalau tanda tangannya betul, karena itu sudah dilakukan secara legal," kata dia di JIExpo, Jakarta, Minggu 12 Januari 2020.

Menurut Hasto, PAW biasa dilakukan oleh partai dan juga telah diatur oleh undang-undang, sehingga tidak bisa disalahkan atau diganggu gugat oleh pihak manapun. Penandatanganan itu pun, ditegaskannya, memiliki landasan hukum yang jelas.

"Jadi, persoalan PAW ada pihak-pihak yang melakukan negoisasi itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan," tegasnya.

Meski begitu, dia mengaku bahwa sebagai sekjen partai, bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi saat itu.

Hasto pun menegaskan bahwa tindakan partai nantinya ke depan, terkait kasus tersebut akan berdasarkan instruksi ketua umum dan juga peraturan partai. "Dan, saya sebagai sekjen bertanggung jawab terhadap hal tersebut," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, tanda tangan Hasto di surat tersebut sebelumnya disampaikan oleh Ketua KPU, Arief Budiman. Selain Hasto, surat permohonan tersebut juga ditandatangani Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan sebagai tersangka terkait pengurusan PAW anggota DPR PDI Perjuangan periode 2019-2024. Wahyu disebut menerima uang senilai Rp600 juta.

Ada Bupati Diamankan, Ini 5 Fakta OTT KPK di Labuhanbatu

Selain Wahyu, status tersangka ditetapkan untuk calon anggota legislatif DPR periode 2019-2024 dari PDIP, yaitu Harun Masiku. Lalu, dua tersangka lain, yakni Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Saeful sebagai swasta. Untuk Agustiani, disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan.

Status Harun sebagai pemberi suap ke Wahyu. Suap tersebut untuk tujuan memuluskan Harun sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dalam PAW. (asp)

OTT di Labuhanbatu Sumut, Ketua KPK: Soal Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas (dua dari kanan)

Tegur Hasbiallah Ilyas, Petinggi PKB: OTT Bukan Kampungan tapi Instrumen yang Masih Diperlukan

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas jadi sorotan gegara omongannya yang menyudutkan OTT KPK.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024