Polemik Situng KPU, Sasaran Empuk Protes dan Isu Spekulasi

Pekerja memasukkan data ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng) DKI Jakarta di Hotel Merlyn Park, Jakarta
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Reno Esnir

VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah satu-satunya penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. Tidak sedikit catatan negatif selama Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Mulai dari soal logistik hingga Sistem Informasi Perhitungan atau Situng.

KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025

Kini, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada, KPU ingin berbuat lebih baik lagi dari sebelumnya. Komisioner KPU, Ilham Saputra menekankan pihaknya akan berupaya menyempurnakan pelaksanaan teknis pilkada yang relatif sudah membaik.

Selain itu, masyarakat dituntut aktif dan terlibat jika ada pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dan meminta masyarakat untuk melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Duit KPU Langkat Rp150 Juta untuk Pilkada Dirampok, Polda Sumut Ringkus 2 Pelaku

Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, situng telah menuai banyak kritik. Dan KPU tak bisa menjelaskan jawaban persoalan ini ke publik dengan benar. Karena polemik Situng, KPU pun jadi sasaran empuk protes. Isu spekulasi pun bermunculan.

"Di mana KPU bisa dibilang tidak mampu mengelola dengan baik berbagai kritik, ataupun keraguan publik terhadap profesionalisme pengelolaan Situng. Akhirnya muncul banyak kontroversi dan spekulasi," ujar Titi.

Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR

Tidak tinggal diam, KPU melakukan terobosan dengan mempersiapkan e-rekap. Bagaimana kesiapannya? Baca di sini.

Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD

Ketua Komisi II DPR Menolak KPU dan Bawaslu Jadi Badan Ad Hoc

Rifqi mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan Pileg, Pilpres dan Pilkada.

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024