Banjir, DPR Segera Panggil Tito, Anies, Ridwan Kamil dan Wahidin
- VIVA/Lilis Khalisotussurur
VIVAÂ - Penanganan banjir dan longsor di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) awal tahun 2020 ini, mendapat catatan negatif dari DPR. Terutama koordinasi antar pemerintah baik di pusat hingga daerah.
"Di forum resmi kita akan undang Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, tentu dalam kaitan ini Mendagri pemerintah pusat," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, dalam diskusi di Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu 4 Januari 2019. Dia merujuk kepada Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.Â
Arwani menjelaskan, tidak bisa masalah banjir ini hanya dituduhkan pada salah satu pihak saja. Bukan semata-mata salah pemerintah pusat, dan bukan juga semuanya dilimpahkan ke daerah.
"Jangan mencari kambing hitam," kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu.
Menurutnya, fokus yang harus dilakukan adalah penanganan korban masyarakat. Juga jangan sampai, ada pelayanan publik yang terganggu. Fokus saat ini diharapkannya bisa ke situ.
Fungsi pembinaan dan pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, menurut Arwani harus lebih dimaksimalkan lagi. Jika ada daerah yang tidak kooperatif, menurutnya harus diambil langkah tegas. Agar problem relasi pusat dan daerah tidak terhambat.
"Dari konteks kami di komisi II kami melihat peristiwa banjir di Jabodetabek, Jabar dan Banten ini ada suatu hal yang mengganjal yaitu ada problem yang cukup serius terkait dengan relasi," kata Arwani.
Maka mengundang para pihak terkait, apalagi curah hujan diprediksi masih berlangsung hingga Februari dan Maret, dipandang perlu untuk kembali menyatukan kerja pusat dan daerah.
"Ini yang coba kita akan dalami," katanya. (ren)