Banjir, DPR Segera Panggil Tito, Anies, Ridwan Kamil dan Wahidin

Waketum PPP Arwani Thomafi.
Sumber :
  • VIVA/Lilis Khalisotussurur

VIVA - Penanganan banjir dan longsor di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) awal tahun 2020 ini, mendapat catatan negatif dari DPR. Terutama koordinasi antar pemerintah baik di pusat hingga daerah.

Walau Murah, Ini Risiko Beli Mobil Bekas Kena Banjir

"Di forum resmi kita akan undang Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, tentu dalam kaitan ini Mendagri pemerintah pusat," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, dalam diskusi di Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu 4 Januari 2019. Dia merujuk kepada Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Arwani menjelaskan, tidak bisa masalah banjir ini hanya dituduhkan pada salah satu pihak saja. Bukan semata-mata salah pemerintah pusat, dan bukan juga semuanya dilimpahkan ke daerah.

DPR Akan Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Lokal tapi Tidak Sekarang

"Jangan mencari kambing hitam," kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu.

Menurutnya, fokus yang harus dilakukan adalah penanganan korban masyarakat. Juga jangan sampai, ada pelayanan publik yang terganggu. Fokus saat ini diharapkannya bisa ke situ.

Sindir PDIP Tolak PPN 12 Persen, PAN: Seakan-akan seperti Hero, Lempar Batu Sembunyi Tangan

Fungsi pembinaan dan pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, menurut Arwani harus lebih dimaksimalkan lagi. Jika ada daerah yang tidak kooperatif, menurutnya harus diambil langkah tegas. Agar problem relasi pusat dan daerah tidak terhambat.

"Dari konteks kami di komisi II kami melihat peristiwa banjir di Jabodetabek, Jabar dan Banten ini ada suatu hal yang mengganjal yaitu ada problem yang cukup serius terkait dengan relasi," kata Arwani.

Maka mengundang para pihak terkait, apalagi curah hujan diprediksi masih berlangsung hingga Februari dan Maret, dipandang perlu untuk kembali menyatukan kerja pusat dan daerah.

"Ini yang coba kita akan dalami," katanya. (ren)

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasdem Fauzi Amro.

Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"

NasDem menyoroti sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024